JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah serta mendorong percepatan digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Senin (22/6/2026).
Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi atas ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang dinilai telah sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta regulasi turunannya.
Apresiasi WTP ke-12 Berturut-turut
Dalam pandangan umum yang dibacakan Sekretaris Fraksi Golkar, Loka Tresnajaya, fraksi tersebut memberikan apresiasi kepada Bupati Sukabumi, Wakil Bupati, serta seluruh perangkat daerah atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2025.
Sebagai bentuk penghargaan, Fraksi Golkar menyampaikan pantun di hadapan forum paripurna:
“Ke Cikembar membeli durian,
Pulang membawa buah rambutan.
WTP kembali berhasil dipertahankan,
Berkat Bupati, Wakil Bupati, perangkat daerah dan seluruh jajaran yang penuh dedikasi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.”
Menurut Fraksi Golkar, capaian tersebut menunjukkan laporan keuangan daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung pengungkapan informasi yang memadai serta sistem pengendalian internal yang berjalan efektif.
Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat Masih Tinggi
Meski mengapresiasi capaian administrasi dan tata kelola keuangan daerah, Fraksi Golkar menyoroti struktur pendapatan Kabupaten Sukabumi yang masih bergantung pada pemerintah pusat.
“Berdasarkan laporan realisasi APBD 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target dengan capaian Rp905,74 miliar atau 101,96 persen. Namun, jika dibandingkan dengan pendapatan transfer yang mencapai Rp3,78 triliun, kontribusi PAD hanya sekitar 19,27 persen dari total pendapatan daerah,” ungkap Loka.
Golkar menilai rasio kemandirian keuangan daerah yang masih berada di bawah 25 persen menjadi indikator bahwa ketergantungan fiskal Kabupaten Sukabumi terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta perangkat daerah penghasil pendapatan untuk melakukan langkah lebih progresif melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru.
Dorong Smart Tax System dan Tax Command Center
Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Fraksi Golkar mengusulkan transformasi digital secara menyeluruh dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain:
- Membangun Digital Revenue Government melalui integrasi sistem pajak dan retribusi daerah berbasis Smart Tax System.
- Memperluas pemasangan tapping box pada sektor potensial seperti hotel, restoran, pasar, kawasan wisata dan perparkiran, serta mengoptimalkan penggunaan QRIS.
- Mengembangkan Digital Mapping berbasis Geographic Information System (GIS) guna memperbarui data objek pajak dan mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergarap, seperti PBB, BPHTB, pertambangan, objek wisata hingga sarang burung walet.
- Mengaktifkan kembali Tax Command Center sebagai pusat kendali pemantauan PAD secara real time yang dapat dimanfaatkan eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif.
Belanja Operasional Dominan, Infrastruktur Harus Diperkuat
Dari sisi belanja daerah, Fraksi Golkar mencatat Belanja Operasional masih mendominasi struktur APBD 2025 dengan nilai Rp3,43 triliun atau sekitar 75,37 persen dari total belanja daerah.
Golkar meminta pemerintah daerah memastikan besarnya porsi belanja operasional tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Belanja Modal hanya mencapai Rp405,5 miliar atau sekitar 8,91 persen dari total belanja daerah.
Menurut Fraksi Golkar, porsi tersebut masih perlu ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai kisaran ideal 15 hingga 20 persen guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan serta penguatan ekonomi masyarakat.
Soroti SILPA dan Efektivitas Dana Desa
Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya terserap Rp6,32 miliar atau 25,83 persen dari total anggaran Rp24,4 miliar.
Rendahnya serapan tersebut dinilai mencerminkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang cukup baik. Namun demikian, Golkar meminta kepastian bahwa seluruh kebutuhan penanganan darurat di lapangan tetap terpenuhi secara optimal.
Di sisi lain, realisasi Belanja Transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai Rp709,7 miliar atau 97,55 persen dari total anggaran Rp727,5 miliar. Capaian tersebut telah memenuhi ketentuan mandatory spending minimal 10 persen dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik di tingkat desa.
SILPA Rp169,72 Miliar Diminta Fokus untuk Pelayanan Dasar
Fraksi Golkar menilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp169,72 miliar masih berada dalam batas yang wajar, yakni sekitar 3,58 persen dari total belanja daerah.
Menurut Golkar, SILPA tersebut mencerminkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2026, terutama pada sektor pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Golkar meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi dan catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI secara akurat dan menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Fraksi Golkar juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 hingga tuntas sesuai jadwal yang telah ditetapkan DPRD Kabupaten Sukabumi.
