JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sukabumi melontarkan sejumlah kritik tajam terhadap kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Rapat Paripurna ke-6 Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kompleks Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Senin (22/6/2026).
Pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh Sendi A. Maulana itu merupakan respons terhadap Nota Pengantar Bupati Sukabumi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski memberikan apresiasi atas sejumlah capaian pemerintah daerah, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), kondisi infrastruktur jalan, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Apresiasi WTP Ke-12 Berturut-turut
Mengawali pandangannya, Fraksi PDIP menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati Sukabumi beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat selama 12 tahun berturut-turut sejak 2014 hingga 2025.
Menurut fraksi, capaian tersebut patut diapresiasi sebagai indikator tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun, prestasi itu tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Diraihnya kembali opini WTP hendaknya tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, melainkan harus menjadi refleksi tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Rekomendasi BPK tetap harus ditindaklanjuti secara serius,” ujar Sendi.
SILPA Rp169 Miliar Jadi Sorotan
Di sisi lain, Fraksi PDIP menyoroti realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan.
Fraksi mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target. Dari target sebesar Rp888,33 miliar, realisasi PAD mencapai Rp905,74 miliar atau 101,96 persen.
Namun, untuk total pendapatan daerah, realisasi hanya mencapai Rp4,70 triliun dari target Rp4,73 triliun atau sebesar 99,23 persen. Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan secara penuh.
Sorotan paling keras diarahkan pada besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp169,72 miliar.
Menurut Fraksi PDIP, tingginya SILPA menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Bahkan, fraksi menilai kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya penggunaan anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“SILPA merupakan kerugian bagi proses pembangunan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dana yang mengendap dalam jumlah besar menunjukkan masih adanya ruang yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara berbagai kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dan pengentasan kemiskinan masih memerlukan perhatian serius,” tegasnya.
Fraksi pun meminta agar sisa anggaran tersebut ke depan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui program-program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Tujuh Persoalan Mendasar yang Disorot
Selain persoalan fiskal, Fraksi PDIP juga merangkum tujuh isu strategis yang dinilai tengah menjadi kegelisahan masyarakat dan memerlukan jawaban konkret dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
1. Pendidikan dan Dugaan Pungutan Liar
Fraksi mempertanyakan apakah alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD.
Selain itu, menjelang tahun ajaran baru, pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan terhadap berbagai praktik pungutan yang membebani orang tua siswa, seperti biaya study tour, pengadaan LKS, hingga kewajiban membeli seragam baru. Transparansi pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2026/2027 juga menjadi perhatian utama.
2. Pemerataan Layanan Kesehatan
Fraksi meminta komitmen pemerintah dalam memastikan kualitas dan akses layanan kesehatan yang merata, terutama bagi masyarakat di wilayah pelosok dan perdesaan. Kejelasan alokasi anggaran kesehatan pasca perubahan kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat juga menjadi sorotan.
3. Infrastruktur Jalan Rusak
Keluhan masyarakat terkait rusaknya sejumlah ruas jalan kabupaten maupun kecamatan dinilai semakin masif. Pemerintah daerah didorong segera melakukan percepatan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
4. Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Menghadapi potensi perlambatan ekonomi hingga 2027, Fraksi PDIP meminta APBD diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM, bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan program padat karya.
5. Ketenagakerjaan dan Praktik Pungli Rekrutmen
Fraksi juga menyoroti maraknya keluhan pencari kerja yang diduga diminta memberikan sejumlah uang agar diterima bekerja di perusahaan tertentu.
Praktik tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terlebih di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah daerah diminta bertindak tegas dan tidak hanya memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
6. Daya Beli Masyarakat dan Ancaman Krisis Pangan
Meningkatnya harga kebutuhan pokok, naiknya biaya distribusi akibat kenaikan BBM, hingga banyaknya masyarakat yang terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS PBI menjadi perhatian serius fraksi.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah konkret guna menjaga stabilitas harga dan mencegah potensi krisis pangan di daerah.
7. Kesiapan Bantalan Fiskal Daerah
Terakhir, Fraksi PDIP meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan skenario antisipasi menghadapi ketidakpastian ekonomi global melalui pembentukan buffer fiscal atau bantalan fiskal yang memadai.
Menurut fraksi, langkah tersebut penting untuk menjaga ketahanan keuangan daerah apabila terjadi guncangan ekonomi yang berdampak pada pendapatan maupun belanja daerah.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDIP berharap seluruh kritik, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi objektif bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
