JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp169,72 miliar. Dalam Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (22/6/2026), Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Pandangan umum fraksi yang disampaikan Syarif Hidayat itu mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang kembali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun, Gerindra mengingatkan bahwa tertib administrasi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut fraksi tersebut, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan, melainkan juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran yang dikelola dengan baik harus mampu menghasilkan dampak yang terukur bagi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” tegas Syarif.
Realisasi Anggaran Tinggi, Masalah Masyarakat Masih Menumpuk
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,70 triliun atau 99,23 persen dari target Rp4,73 triliun. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp4,55 triliun atau 95,97 persen dari total anggaran Rp4,74 triliun.
Dari capaian tersebut, pemerintah daerah membukukan surplus anggaran sebesar Rp147,02 miliar.
Meski angka serapan anggaran tergolong tinggi, Gerindra menilai berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Sukabumi masih belum terselesaikan secara optimal. Fraksi ini menyoroti masih tingginya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga kualitas pelayanan publik dan infrastruktur dasar yang dinilai belum merata.
Menurut Gerindra, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya realisasi belanja belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
SiLPA Rp169,72 Miliar Jadi Sorotan
Sorotan utama Fraksi Gerindra tertuju pada akumulasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp169,72 miliar. Nilai tersebut dinilai cukup besar di tengah masih banyaknya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Fraksi Gerindra menilai tingginya SiLPA dapat menjadi indikator belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan, maupun penyerapan program yang telah dirancang sebelumnya.
Karena itu, Gerindra meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal.
Selain persoalan SiLPA, Gerindra juga menyoroti kebijakan penyertaan modal kepada perusahaan daerah. Fraksi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar setiap investasi daerah mampu memberikan manfaat yang jelas, baik dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penguatan ekonomi daerah.
Fokus pada Sektor Prioritas
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara kritis dan konstruktif.
Gerindra berharap pengelolaan APBD ke depan tidak hanya menghasilkan laporan keuangan yang baik secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, serta pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sukabumi.
