JUBIRTVNEWS.COM — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan secara prinsip mendukung kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pesona Pariwisata (PP) senilai Rp82 miliar.
Namun, dukungan tersebut tidak diberikan tanpa catatan. Fraksi Golkar justru melontarkan sejumlah sorotan tajam terhadap kondisi Perumda PP yang dinilai belum menunjukkan kinerja sebanding dengan rencana investasi besar yang akan digelontorkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Sorotan tersebut mencakup buruknya rasio keuangan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), ketergantungan pendapatan pada satu unit usaha, persoalan modal dasar, hingga belum masuknya mekanisme pencairan dana secara bertahap berdasarkan pencapaian kinerja atau tranche disbursement ke dalam batang tubuh Raperda.
Pandangan umum tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi, Loka Tresnajaya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (10/8/2026).
Potensi Besar, Kinerja Buruk
Loka mengatakan sektor pariwisata memiliki posisi strategis sebagai salah satu penggerak ekonomi Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan data dalam Naskah Akademik, jumlah kunjungan wisatawan pada 2024 mencapai 3.496.976 orang. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 2020 yang tercatat sebanyak 1.421.950 kunjungan.
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata pada 2024 juga mencapai 6,8 persen, jauh di atas target awal yang berada pada kisaran 1 hingga 2 persen.
Namun, besarnya potensi tersebut belum berbanding lurus dengan kinerja Perumda PP sebagai BUMD yang memiliki mandat mengelola dan mengembangkan aset pariwisata daerah.
Fraksi Golkar mencatat sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu dibereskan sebelum penyertaan modal Rp82 miliar direalisasikan secara penuh.
Pertama, persoalan setoran modal dasar. Dari modal dasar sebesar Rp18 miliar sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2018, Pemerintah Daerah baru menyetorkan sekitar Rp12,82 miliar.
Sebagian besar setoran tersebut, yakni sekitar 64,9 persen, berbentuk aset inbreng, bukan uang tunai.
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan setoran modal sekitar Rp5,17 miliar yang menurut Fraksi Golkar belum diselesaikan selama lebih dari enam tahun.
Kedua, kondisi keuangan Perumda Pesona Pariwisata menunjukkan penurunan.
Pendapatan usaha tercatat turun dari Rp1,96 miliar pada 2023 menjadi Rp1,69 miliar pada 2024. Sementara laba bersih merosot dari Rp55,35 juta menjadi hanya Rp28,45 juta.
Margin laba bersih pada 2024 pun hanya sekitar 1,7 persen.
Lebih jauh, rasio Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) masing-masing hanya mencapai 0,22 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pemerintah daerah kini berencana menambah penyertaan modal hingga Rp82 miliar.
Ketiga, persoalan SDM. Perumda PP saat ini hanya memiliki 15 pegawai yang mayoritas berpendidikan SMA dan SMP. Di jajaran manajerial, hanya terdapat dua orang dengan latar belakang pendidikan S1.
Menurut Golkar, struktur tersebut perlu segera diperbaiki apabila Perumda PP akan mengelola investasi dengan nilai puluhan miliar rupiah.
Keempat, diversifikasi usaha juga dinilai belum optimal.
Pendapatan Perumda PP masih sangat bergantung pada unit Waterboom. Sementara sejumlah unit usaha lainnya, seperti hotel, bungalow, dan restoran, belum mampu memenuhi target.
Bahkan, unit restoran hanya mencapai sekitar 23 persen dari target dan akhirnya dialihfungsikan menjadi ruang sewa karena tidak mampu beroperasi secara mandiri.
