JUBIRTVNEWS.COM — Rencana Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyuntikkan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pesona Pariwisata mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi.
Fraksi PKS menilai pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal tersebut terkesan janggal karena tidak tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang telah dibahas sebelumnya.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (10/8/2026).
Leni mengatakan, setelah mencermati dokumen APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan KUA-PPAS TA 2026, hingga KUA-PPAS TA 2027, Fraksi PKS tidak menemukan adanya alokasi maupun rencana penyertaan modal daerah untuk Perumda Pesona Pariwisata.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari pemerintah daerah, terlebih di tengah narasi keterbatasan fiskal yang selama ini disampaikan Pemkab Sukabumi.
“Pemerintah Daerah selalu menyampaikan keterbatasan anggaran, padahal masih banyak program prioritas yang jauh lebih mendesak dan dibutuhkan langsung oleh masyarakat, terutama jaminan kesehatan dan perbaikan infrastruktur jalan,” ujar Leni.
Rekam Jejak Dividen Minim, PKS Tuntut Transparansi
Selain mempertanyakan aspek perencanaan anggaran, Fraksi PKS juga menyoroti efektivitas penyertaan modal daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata.
PKS meminta Bupati Sukabumi membuka secara transparan laporan kinerja perusahaan, analisis investasi secara rinci, mitigasi risiko, hingga business plan yang menjadi dasar pengajuan penyertaan modal tersebut.
Leni menegaskan, tambahan modal dari APBD harus diarahkan untuk kegiatan yang produktif, terutama ekspansi destinasi maupun pembangunan fasilitas wisata yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan perusahaan dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, penyertaan modal jangan sampai hanya digunakan untuk membiayai operasional rutin perusahaan, terlebih sekadar menopang beban gaji jajaran direksi.
Kekhawatiran tersebut, kata Leni, berkaca pada rekam jejak penyertaan modal sebelumnya yang dinilai belum menunjukkan korelasi sebanding antara penambahan modal daerah dengan peningkatan dividen yang diterima pemerintah daerah.
Karena itu, Fraksi PKS meminta agar setiap penyertaan modal disertai target kinerja yang jelas dan dapat diukur.
PKS Minta KPI dan Target Keuntungan Jelas
PKS mendorong pemerintah daerah menetapkan Key Performance Indicators (KPI) atau indikator kinerja utama yang terukur sebelum penyertaan modal direalisasikan.
Indikator tersebut, menurut Leni, harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: untuk apa modal diberikan, berapa target pendapatan yang harus dicapai, kapan investasi mulai menghasilkan, serta berapa kontribusi yang ditargetkan masuk ke kas daerah.
Dengan demikian, penyertaan modal tidak berhenti pada proses pencairan anggaran, tetapi dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil dan manfaat yang dihasilkan.
PKS Minta Evaluasi Total Manajemen
Sebelum Raperda Penyertaan Modal disetujui, Fraksi PKS juga mendesak Bupati Sukabumi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen Perumda Pesona Pariwisata.
PKS menilai manajemen yang tidak produktif atau memiliki rekam jejak kinerja yang buruk harus segera dibenahi. Evaluasi tersebut dinilai penting agar tambahan modal dari APBD tidak justru memperpanjang persoalan internal perusahaan.
Fraksi PKS menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang disuntikkan kepada BUMD harus menghasilkan dampak yang nyata dan terukur.
Penguatan Perumda Pesona Pariwisata, kata Leni, seharusnya tidak hanya berorientasi pada kesehatan perusahaan, tetapi juga mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.
Di antaranya melalui peningkatan pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, pembukaan lapangan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata Kabupaten Sukabumi.
Dengan demikian, penyertaan modal daerah tidak sekadar menjadi tambahan anggaran bagi perusahaan, tetapi benar-benar menjadi investasi publik yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
