JUBIRTVNEWS.COM – Persoalan hunian warga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam penanganan dampak bencana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pemulihan kini diarahkan tidak hanya pada perbaikan kerusakan, tetapi juga memastikan kawasan tempat tinggal masyarakat lebih aman ke depan.
Hal tersebut dibahas Bupati Sukabumi Asep Japar dalam pertemuan dengan Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemkab Sukabumi menyampaikan sejumlah hal terkait penanganan bencana yang berlangsung sepanjang 2024 hingga 2026. Pembahasannya meliputi kondisi perumahan dan infrastruktur terdampak, kebutuhan warga di kawasan relokasi, serta langkah untuk mengurangi risiko bencana.
Bupati Asep Japar menyampaikan bahwa proses pemulihan membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas pemerintahan. Dengan adanya sinergi bersama pemerintah pusat, berbagai kebutuhan masyarakat terdampak diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah.
“Penanganan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak mendapatkan hunian yang layak dan aman. Pada saat yang sama, mitigasi harus diperkuat agar risiko bencana di masa mendatang dapat diminimalkan,” kata Bupati.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Sukabumi turut didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi.
Koordinasi dengan KSP RI dilakukan Pemkab Sukabumi sebagai bagian dari upaya mendapatkan penguatan dukungan pemerintah pusat dalam proses penanganan dan pemulihan dampak bencana.
Ke depan, proses pemulihan di Kabupaten Sukabumi akan tetap dibarengi dengan langkah pengurangan risiko. Pembangunan kembali diharapkan dapat menghasilkan hunian dan infrastruktur yang lebih aman serta mampu mendukung ketahanan masyarakat terhadap potensi bencana.
Sumber: Prokompim Kabupaten Sukabumi
