JUBIRTVNEWS.COM – Perubahan struktur kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), termasuk pemberhentian Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen dari jajaran elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Selasa (27/10/2026), dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi yang wajar selama didasarkan pada evaluasi kinerja dan bertujuan memajukan partai.
Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, menilai pembenahan struktural merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif. Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya berlaku bagi pengurus di tingkat bawah, tetapi juga harus menyentuh seluruh jenjang kepengurusan, termasuk tingkat pusat.
Hal itu disampaikan Andri saat diwawancarai JubirTVNews melalui sambungan telepon, Minggu (1/11/2026) malam.
Ia menjelaskan, hasil Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PPP Jawa Barat yang diikuti unsur kepengurusan dari 27 kabupaten/kota telah merekomendasikan evaluasi organisasi secara menyeluruh, mulai dari DPP, DPW, DPC hingga PAC.
Salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut berkaitan dengan etos kerja, kinerja, dan keaktifan setiap pengurus dalam menjalankan tanggung jawab organisasi.
“Di sana ada salah satu poin khusus yang merekomendasikan DPP, DPW, dan DPC untuk melakukan evaluasi kepengurusan di semua tingkatan. Evaluasi itu didasarkan pada etos kerja dan kinerja masing-masing pengurus,” ungkap Andri.
Menurutnya, jabatan dalam struktur partai bukanlah jaminan seseorang terbebas dari evaluasi. Setiap kader yang diberikan amanah harus mampu menunjukkan kontribusi nyata bagi organisasi.
“Kita tidak mengenal siapa pun, mau ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, ataupun bendahara di semua tingkatan. Kalau konteks kinerjanya tidak baik, kurang baik, bahkan tidak aktif, ya mau tidak mau harus ada evaluasi,” tegasnya.
Andri menambahkan, pergantian maupun penataan struktur kepengurusan seharusnya tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan pergantian figur. Lebih dari itu, langkah tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat soliditas, meningkatkan produktivitas kader, serta membangun organisasi yang lebih siap menghadapi agenda politik ke depan.
Ia berharap dinamika yang terjadi di tingkat pusat dapat menjadi momentum pembenahan internal PPP secara menyeluruh, sehingga seluruh jajaran kepengurusan mampu bekerja lebih optimal dalam memperjuangkan kepentingan partai dan masyarakat.
