JUBIRTVNEWS.COM — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa rencana penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pesona Pariwisata tidak dapat diterima begitu saja tanpa didahului evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan.
Sikap tersebut disampaikan Fraksi Gerindra melalui Syarif Hidayat, dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (10/8/2026).
Fraksi Gerindra menegaskan, penyertaan modal yang bersumber dari APBD merupakan keputusan investasi menggunakan uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara transparan, terukur, dan memiliki target keberhasilan yang jelas.
Menurut Gerindra, penyertaan modal tidak boleh sekadar menjadi suntikan dana rutin tanpa ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.
Fraksi Gerindra juga menilai sektor pariwisata merupakan salah satu potensi strategis Kabupaten Sukabumi yang semestinya mampu menjadi mesin penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
Karena itu, dengan mempertimbangkan Perumda Pesona Pariwisata yang telah berdiri dan menjalankan kegiatan usaha selama beberapa tahun, rencana penambahan modal harus terlebih dahulu dikaitkan dengan rekam jejak dan capaian kinerja perusahaan.
Empat Catatan Kritis Gerindra
Sebagai bahan penyempurnaan Raperda, Fraksi Gerindra menyampaikan empat catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan manajemen Perumda Pesona Pariwisata.
Pertama, transparansi dan akuntabilitas penggunaan modal.
Perumda Pesona Pariwisata dinilai perlu menyampaikan laporan kinerja secara berkala, sekurang-kurangnya setiap semester, kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.
Gerindra menegaskan, indikator keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari tingkat serapan anggaran. Evaluasi harus mencakup Return on Investment (ROI), pertumbuhan laba, produktivitas aset, serta dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitar destinasi wisata.
Kedua, penguatan SDM dan tata kelola perusahaan.
Gerindra menilai persoalan BUMD tidak selalu terletak pada keterbatasan modal, tetapi juga dapat bersumber dari lemahnya manajemen dan tata kelola.
Modal besar tanpa didukung pengelola yang kompeten, menurut Fraksi Gerindra, berpotensi hanya menjadi angka di dalam neraca keuangan.
Karena itu, penambahan modal harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta keterlibatan tenaga profesional yang memiliki integritas, mampu membaca perkembangan pasar, memanfaatkan teknologi digital, dan melahirkan inovasi bisnis.
Ketiga, evaluasi menyeluruh terhadap aset eksisting.
Fraksi Gerindra meminta dilakukan inventarisasi dan audit terhadap seluruh aset yang dimiliki Perumda Pesona Pariwisata.
Aset tersebut harus diklasifikasikan secara jelas. Aset produktif perlu ditingkatkan pemanfaatannya, aset yang belum optimal harus diperbaiki, sementara aset yang tidak lagi ekonomis perlu dievaluasi.
Dengan demikian, modal baru diharapkan benar-benar digunakan untuk mengembangkan potensi usaha, bukan sekadar menutup kelemahan maupun persoalan pengelolaan pada masa lalu.
Keempat, rencana bisnis (business plan) yang jelas dan terukur.
Gerindra menilai setiap pengajuan penyertaan modal harus disertai rencana bisnis yang konkret. Di dalamnya harus memuat analisis investasi, target pasar, proyeksi pendapatan hingga masa balik modal (payback period).
Rencana bisnis tersebut, kata Fraksi Gerindra, harus menjadi instrumen utama dalam mengukur keberhasilan investasi daerah. Manajemen juga harus siap dimintai pertanggungjawaban dan melakukan langkah korektif apabila target yang telah ditetapkan tidak tercapai.
APBD Jangan Jadi Sumber Ketergantungan
Fraksi Gerindra menegaskan, penyertaan modal daerah harus diarahkan untuk mendorong kemandirian Perumda Pesona Pariwisata.
APBD, kata Gerindra, tidak boleh justru menjadi sumber ketergantungan finansial yang berlangsung secara terus-menerus.
Karena itu, setiap rupiah modal yang disertakan pemerintah daerah harus memiliki tujuan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang jelas agar investasi daerah benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
