SUKABUMI – Upaya penanganan stunting di Indonesia sejatinya sudah berjalan cukup lama dan melibatkan banyak pihak. Pemerintah melalui berbagai kementerian telah menghadirkan beragam program dengan tujuan yang sama, yakni memperbaiki gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting.
Namun, dari sudut pandang kami di lapangan, muncul satu pertanyaan penting: apakah banyaknya program ini sudah berjalan secara terintegrasi, atau justru saling tumpang tindih?
Saat ini, setidaknya ada empat kekuatan utama dalam intervensi gizi masyarakat. Pertama, Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas dengan Program Pemberian Makan Tambahan (PMT) yang menyasar ibu hamil kekurangan energi kronis serta balita dengan masalah gizi.
Kedua, Kementerian Desa melalui program serupa berbasis desa dengan sasaran ibu hamil, balita gizi kurang hingga stunting,
Ketiga, BKKBN melalui program pendampingan keluarga berisiko stunting Program ini menyentuh aspek hulu, yakni pencegahan melalui pendekatan keluarga.
Keempat, program terbaru yakni Bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cakupan sasaran yang jauh lebih luas, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga siswa sekolah.
Dari sisi tujuan, semua program ini sangat baik. Namun dari sisi pelaksanaan, ada potensi ketidakefisienan jika tidak disatukan dalam satu sistem yang kuat.
Di lapangan, kami melihat bahwa program yang sudah berjalan sebenarnya telah memiliki pola dan sistem yang relatif efektif. Puskesmas, kader posyandu, serta pendamping keluarga sudah terbentuk dan bekerja. Artinya, fondasi penanganan stunting sebenarnya sudah ada.
Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah menambah program baru dengan skema berbeda, melainkan memperkuat sistem yang sudah berjalan.
Jika program MBG diarahkan untuk mendukung dan memperkuat sistem yang ada baik dari sisi anggaran, rekomendasi, pengawasan gizi, hingga distribusi maka hasilnya bisa jauh lebih optimal. Bahkan, dengan pendekatan ini, kebutuhan intervensi gizi diperkirakan dapat berjalan efektif dengan anggaran sekitar Rp100 triliun.
Artinya, ada ruang efisiensi anggaran yang sangat besar.
Sisa anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk sektor lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan infrastruktur jalan, serta akses layanan kesehatan. Faktor-faktor ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu, penguatan peran desa juga menjadi kunci. Kader posyandu dan kader pembangunan manusia adalah ujung tombak yang memahami kondisi riil masyarakat. Intervensi dalam bentuk insentif dan peningkatan kapasitas kader akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan.
Konsep konvergensi sebenarnya sudah tepat. Tinggal bagaimana pelaksanaannya diperkuat dengan pembagian peran yang jelas: Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana teknis, Kementerian Desa dalam penguatan sumber daya manusia di tingkat desa, BKKBN dalam pendampingan keluarga, BGN dengan. Fungsi Penahwasan dan Rekomendasi Gizi serta dukungan pengawasan dari lembaga terkait seperti BPOM.
Dengan demikian, program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan.
Sebagai kader di tingkat desa, kami melihat langsung bahwa persoalan gizi tidak hanya soal makanan, tetapi juga soal akses, edukasi, dan pendampingan. Karena itu, pendekatan yang terintegrasi dan efisien menjadi kunci utama.
Pada akhirnya, keberhasilan program bukan diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat.
Sudah saatnya kita tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas—menyatukan kekuatan yang ada demi masa depan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
Oleh: Timan Sutiman
Ketua Forum Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Sukabumi
