JUBIRTVNEWS.COM – Keluhan masyarakat Pajampangan terkait kerusakan jalan dan maraknya kendaraan bertonase berlebih di ruas Jalan Lengkong–Kiara Dua akhirnya disampaikan secara langsung dalam audiensi yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Rabu (22/4/2026).
Audiensi yang diinisiasi Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM) bersama Gerakan Reformasi Islam (Garis) ini menghadirkan perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat
Dalam forum tersebut, masyarakat menyoroti kondisi jalan provinsi yang rusak parah diduga akibat aktivitas kendaraan angkutan barang dengan muatan jauh di atas kapasitas. Ketegangan sempat terjadi ketika warga melakukan aksi bakar ban di sekitar ruas jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan.
Ketua Umum JTM, H. Hendra Permana, menyebut audiensi ini menghasilkan sejumlah poin penting, meskipun belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat.
“Ada respon dari dinas, tapi memang belum maksimal karena harus dikoordinasikan lebih lanjut. Namun ini jadi langkah awal yang penting,” katanya.
Menurutnya, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pemasangan rambu pembatasan tonase serta sosialisasi aturan penggunaan jalan provinsi kepada perusahaan-perusahaan pengguna jalur tersebut.
Selain itu, ia menegaskan perlunya tindakan tegas melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan overload yang selama ini dinilai dibiarkan.
“Kita juga usulkan adanya gerbang pengawasan seperti dulu. Itu terbukti efektif. Karena faktanya masih banyak perusahaan yang tidak patuh, kendaraan bahkan bisa sampai 30 hingga 40 ton,” ujarnya.
Hendra juga menyoroti pentingnya kelanjutan pembangunan jalan di ruas Lengkong menuju Kiara Dua. Ia menyebut saat ini proyek tersebut masih tertunda akibat keterbatasan anggaran dan baru menyentuh tahap pemeliharaan.
Sementara itu, Pengawas Transportasi Darat Dishub Provinsi Jawa Barat, Dayan Swendara, mengakui bahwa pelanggaran tonase menjadi faktor utama kerusakan jalan.
“Masalah volume kendaraan ini memang sangat berpengaruh terhadap kondisi jalan. Ke depan, kami akan memasang rambu dan mendorong perusahaan memiliki alat timbang untuk pengawasan,” jelasnya.
Audiensi ini menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga infrastruktur jalan, sekaligus memastikan aktivitas transportasi berjalan sesuai aturan tanpa merugikan kepentingan publik.
