JUBIRTVNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 yang diperkirakan akan diikuti lebih dari 200 desa.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa yang mulai dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (19/6/2026). Regulasi tersebut akan menjadi salah satu dasar pelaksanaan Pilkades Serentak mendatang.
Pembahasan itu juga berkaitan dengan Surat Edaran Nomor 143/PMD.01/DPM-Desa yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai fasilitasi Pilkades Serentak secara elektronik atau digital.
Surat edaran tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan berbagai tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, pelatihan petugas, hingga simulasi teknis. Namun, banyaknya wilayah blank spot di Kabupaten Sukabumi menjadi tantangan dalam penerapan sistem digital tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, mengatakan pihaknya akan melakukan survei dan kajian terhadap kesiapan wilayah yang akan melaksanakan pilkades.
“Hasil survei dan kajian akan menjadi bahan dalam pembahasan Perda Desa, termasuk terkait pelaksanaan pilkades,” ujarnya usai Rapat Paripurna.
Menurut Iwan, apabila digitalisasi pilkades menjadi kebijakan yang harus diterapkan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya.
“Kalau memang harus digital, tentu harus dilaksanakan. Namun peralatan pendukungnya juga harus disiapkan oleh pemerintah provinsi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas menjelang Pilkades Serentak 2027.
Usai menghadiri kegiatan Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Palabuhanratu, Rabu (17/6/2026), Asep meminta masyarakat menahan diri dan tidak mempolitisasi keadaan yang berpotensi memicu konflik horizontal.
Ia berharap seluruh tahapan pilkades dapat berlangsung aman, damai, dan menjadi sarana demokrasi yang memperkuat persatuan masyarakat desa.
