JUBIRTVNEWS.COM – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi diproyeksikan mengalami penurunan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kondisi ini kian menekan ruang fiskal daerah yang sebelumnya turut terdampak oleh penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Meski demikian, Bupati Sukabumi Asep Japar (Asjap) menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menyurutkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Asjap saat memberikan tanggapan atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terkait Raperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Senin (7/9/2026).
“Memang ada kenaikan, ada penurunan. Tetap kita tidak berpatokan, tapi kita harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan meskipun ada penurunan, kita tetap semangat untuk melayani masyarakat,” kata Asjap.
Menurutnya, tiga sektor akan menjadi perhatian utama dalam perubahan APBD 2026, yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Memang infrastruktur yang paling utama, karena Sukabumi infrastruktur yang paling diutamakan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu tiga itu,” ujarnya.
Guna menambal penurunan PAD tanpa membebani warga dan dunia usaha, Pemkab Sukabumi menyiapkan serangkaian strategi, mulai dari pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD hingga pengembangan potensi ekonomi.
Di sisi lain, berkurangnya Transfer ke Daerah membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan program yang bisa direalisasikan pada tahun berjalan. Artinya, tidak seluruh usulan pembangunan dapat langsung masuk dalam perubahan APBD.
Asjap menegaskan belanja daerah akan diarahkan pada kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik dan program yang memiliki dampak nyata.
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Pemkab Sukabumi juga tetap menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi bencana alam, kondisi darurat maupun kebutuhan mendesak masyarakat.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan jawaban Bupati dan Wakil Bupati telah merespons sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi, termasuk mengenai perubahan PAD dan dana transfer.
Namun, pembahasan belum berhenti di paripurna. DPRD akan masuk ke pembahasan yang lebih teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
“Di perubahan ini ada penambahan anggaran, tapi yang jelas nanti yang lebih rincinya mulai besok akan mulai pembahasan antara komisi-komisi dengan mitra kerjanya, dengan OPD,” kata Budi.
DPRD, kata dia, meminta setiap tambahan anggaran yang tersedia diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas.
“Kalaupun ada anggaran surplus di perubahan ini bisa digunakan terhadap program-program prioritas yang memang bisa membawa program yang lebih baik, kemudian bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
