JUBIRTVNEWSCOM – Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sukabumi Paoji, menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Menurutnya, banyak tenaga P3K yang sebelumnya menaruh harapan besar setelah diangkat, namun hingga kini honor yang diterima masih sama dengan ketika mereka berstatus honorer.
“Kaitan anggaran untuk pendidikan, kami mohon untuk ditingkatkan kedepan, jangan sampai kayak hari ini, P3K paruh waktu. Yang tadinya mengharapkan begitu wah tapi pada kenyataannya sama saja. P3K paruh waktu mudah-mudah nanti itu ada tanbahan untuk honornya,” ujar Paoji usai mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kabupaten Sukabumi di Cikembar, Sabtu (2/5/2026).
Selain kesejahteraan guru, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sukabumi yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, luasnya wilayah Sukabumi membuat masih banyak bangunan sekolah rusak hingga ambruk yang harus segera ditangani.
Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan di daerah.
“Yang sudah rusak tolong harus segera dibangun, yang sudah ambruk ini juga jadi permasalahan,” imbuhnya.
Paoji menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada tenaga pengajar dan peserta didik, tetapi juga harus ditunjang infrastruktur sekolah yang layak serta sarana dan prasarana yang memadai.
Menurutnya, saat ini masyarakat sudah dapat menilai kualitas sebuah sekolah bukan hanya dari kondisi fisik bangunannya, tetapi juga dari kelengkapan tenaga pengajar, terlebih banyak guru yang memasuki masa pensiun.
Paoji, juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengorbankan anggaran pendidikan.
“Konon katanya bahwa untuk dana pendidikan ada pemotongan dibantukan dengan makanan gratis itu, ini yang jadi problem,” jelasnya.
Karena itu, Paoji menegaskan Fraksi PDI Perjuangan mulai dari tingkat pusat hingga daerah tidak boleh terlibat dalam program MBG. Ia menyebut, apabila ada yang terlibat maka akan dikenakan sanksi. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk komitmen PDIP dalam mendukung kemajuan pendidikan.
“Bahwa struktural PDIP tidak boleh terlibat dengan MBG, manakala terlibat MBG, ketauan langsung kena sanksi, kenapa? Dikarenakan pendidikan itu yang harus diutamakan, ” tegasnya.
