JUBIRTVNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) turun tangan menyikapi video viral yang memperlihatkan dugaan aksi intimidatif seorang oknum wartawan di lingkungan SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
Dalam rekaman yang beredar di Facebook dan sejumlah grup WhatsApp, seorang pria terlihat marah-marah di ruang guru. Aksi tersebut berlangsung ketika sejumlah siswa masih berada di lingkungan sekolah.
Video itu salah satunya diunggah akun Facebook Rifky Ramdani. Dalam keterangannya, pria tersebut disebut diduga mengancam dan mengintimidasi ibunya yang merupakan Kepala SDN 2 Sukaraja.
Menanggapi video tersebut, Dedi Mulyadi atau KDM menilai perilaku yang ditampilkan dalam rekaman tidak mencerminkan sikap yang semestinya dimiliki seorang jurnalis.
“Saya melihat sebuah tayangan yang dilakukan oleh oknum wartawan di Sukabumi berteriak-teriak mencak mencak di sekolah dasar saya lihat, dimana Di situ anak-anak di sekitarnya lagi bermain dan saya tidak tahu inti masalahnya apa tetapi buat tindakan-tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis,” ujar Dedi, Selasa (1/9/2026).
KDM menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena lingkungan sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
Meski pengelolaan pendidikan dasar berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten, Dedi mengatakan Pemprov Jawa Barat akan mengambil langkah untuk memastikan persoalan tersebut ditelusuri.
“Dan selanjutnya meskipun itu adalah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi pemerintah provinsi Jawa Barat hari ini akan meminta tim hukum untuk segera datang ke lokasi menginvestigasi dan kemudian melakukan advokasi agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi,” katanya.
Menurut Dedi, langkah tersebut diperlukan agar lembaga pendidikan tetap memiliki kredibilitas dan tidak berada di bawah tekanan maupun tindakan yang bersifat intimidatif.
“Agar lembaga-lembaga pendidikan terjaga kredibilitasnya terbebas dari berbagai unsur intimidatif yang dapat merusak sistem pengelolaan pendidikan di Jawa Barat,” tegasnya.
Dedi juga mengakui bahwa secara kewenangan, penanganan persoalan tersebut merupakan tanggung jawab Bupati Sukabumi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
Namun, ia menilai pemerintah provinsi tetap memiliki kepentingan untuk memastikan perlindungan terhadap institusi pendidikan di Jawa Barat berjalan.
“Dari sisi tanggung jawab memang tanggung jawab Bupati dan kepala dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tetapi saya melihat bahwa ini harus ada langkah-langkah yang nyata untuk melindungi pendidikan di Jawa Barat baik pendidikan tingkat dasar pertama maupun menengah,” ujarnya.
