Oleh: Ujang Suherman, S.Pd, Ketua POPDIKSI (Perkumpulan Persatuan Orang Tua Peserta Didik Seluruh Sukabumi).
Pembentukan Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Kabupaten Sukabumi pada dasarnya merupakan langkah yang patut diapresiasi. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan, kehadiran sebuah forum yang berfokus pada upaya menciptakan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan tentu menjadi harapan bersama.
Namun sebuah pertanyaan penting muncul: apakah pembentukan pokja tersebut akan benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi peserta didik, atau justru hanya menambah daftar forum dan struktur kelembagaan yang sibuk dengan rapat, dokumentasi kegiatan, serta seremoni administratif?
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai persoalan yang menyangkut keamanan dan kenyamanan peserta didik masih terjadi. Kasus perundungan, kekerasan fisik maupun verbal, diskriminasi, hingga persoalan kesehatan mental anak terus menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Dalam konteks itulah, publik berhak mempertanyakan efektivitas sebuah lembaga atau kelompok kerja yang mengemban amanah perlindungan anak.
Perlindungan peserta didik tidak cukup dibangun melalui slogan. Anak-anak tidak membutuhkan spanduk bertuliskan “Sekolah Aman dan Nyaman” yang dipasang di gerbang sekolah. Mereka membutuhkan sistem perlindungan yang benar-benar bekerja ketika terjadi persoalan.
Mereka membutuhkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Mereka membutuhkan pendampingan yang cepat ketika menjadi korban kekerasan. Mereka membutuhkan pihak-pihak yang berani bertindak ketika menemukan pelanggaran hak anak.
Karena itu, salah satu kritik yang layak mendapat perhatian adalah soal komposisi keanggotaan Pokja BSAN.
Jika sebuah forum yang bertujuan melakukan pengawasan, evaluasi, dan perlindungan justru didominasi unsur birokrasi, maka ruang kritik dan kontrol sosial berpotensi menjadi terbatas. Padahal semangat kolaborasi yang diamanatkan dalam berbagai regulasi pendidikan justru menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari pengawasan publik.
Keterlibatan orang tua peserta didik, akademisi, organisasi profesi, pemerhati pendidikan, lembaga perlindungan anak independen, hingga tokoh masyarakat bukan sekadar pelengkap. Mereka merupakan representasi suara publik yang dapat membantu memastikan kebijakan tidak berjalan dalam ruang yang tertutup.
Dalam perspektif tata kelola yang baik, keberagaman unsur menjadi salah satu syarat penting agar sebuah lembaga tidak kehilangan objektivitasnya.
Kritik lainnya menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni ukuran keberhasilan.
Sering kali keberhasilan program pemerintah diukur melalui banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Semakin banyak rapat, sosialisasi, atau publikasi, semakin dianggap berhasil. Padahal dalam isu perlindungan anak, indikator keberhasilan seharusnya jauh lebih substantif.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan berapa kali rapat dilaksanakan, melainkan berapa banyak kasus yang berhasil dicegah. Bukan berapa banyak foto kegiatan yang dipublikasikan, melainkan seberapa besar rasa aman yang dirasakan peserta didik.
Keberhasilan Pokja BSAN semestinya dapat diukur melalui penurunan angka perundungan, berkurangnya kasus kekerasan di sekolah, meningkatnya keberanian korban untuk melapor, serta tersedianya sistem perlindungan yang dapat diakses dengan mudah oleh siswa dan orang tua.
Di sisi lain, kritik yang disampaikan POPDIKSI juga mengandung pesan moral yang lebih luas bagi dunia pendidikan.
Masyarakat tidak cukup hanya menilai apa yang diucapkan seseorang, tetapi juga perlu melihat bagaimana perilaku dan rekam jejaknya. Pandangan ini relevan karena dunia pendidikan pada dasarnya adalah ruang keteladanan.
Anak-anak belajar bukan hanya dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari sikap, integritas, dan perilaku orang-orang yang berada di sekitarnya.
Karena itu, kompetensi, integritas, dan keteladanan harus menjadi fondasi utama dalam menentukan siapa pun yang diberi amanah untuk mengurus perlindungan peserta didik.
Pada akhirnya, tujuan BSAN sesungguhnya sangat mulia. Tidak ada pihak yang menolak upaya menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Namun tujuan yang baik hanya akan menghasilkan dampak apabila dijalankan oleh sistem yang baik, orang-orang yang tepat, serta mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel.
Anak-anak Kabupaten Sukabumi membutuhkan lebih dari sekadar forum, jargon, dan seremoni. Mereka membutuhkan perlindungan yang benar-benar hadir ketika dibutuhkan.
Dan di situlah sesungguhnya keberhasilan Pokja BSAN akan diuji.
Catatan: Tulisan ini merupakan artikel opini yang disusun berdasarkan pandangan dan pernyataan Ketua POPDIKSI, Ujang Suherman, S.Pd. Redaksi membuka ruang hak jawab dan tanggapan dari pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
