JUBIRTVNEWS.COM – Pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah oleh warga Muhammadiyah di Kampus UMMI, Jumat (20/3/2026), berlangsung khidmat namun sempat diwarnai sorakan jemaah saat Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, hendak memberikan sambutan di lokasi tersebut.
Peristiwa tersebut terjadi ketika ribuan jemaah yang memadati area kampus hingga meluber ke Jalan R. Syamsudin, S.H., merespons kehadiran Wali Kota dengan reaksi spontan. Suasana yang semula tenang mendadak riuh dengan sorakan sesaat setelah Ayep Zaki naik ke mimbar.
Situasi ini dipicu oleh kekecewaan jemaah terkait kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak mengizinkan penggunaan Lapangan Merdeka (Lapdek) sebagai lokasi Salat Id Muhammadiyah tahun ini.
Jemaah menilai pemerintah daerah tidak konsisten dalam menjunjung toleransi internal umat beragama. Rozak Daud, jemaah asal Kecamatan Cikole, menyebut penolakan fasilitas publik tersebut sebagai potret minimnya dukungan pemerintah terhadap perbedaan.
“Secara prosedural sudah kami ajukan jauh-jauh hari. Walaupun pemerintah punya hak menolak, ini gambaran bahwa pemerintah kurang toleran di internal umat Muslim sendiri,” tegas Rozak.
Kekecewaan jemaah semakin memuncak karena persoalan akses fasilitas ibadah merupakan materi yang sempat dijanjikan Ayep Zaki saat masa kampanye Pilkada lalu. “Janji seorang calon pemimpin ternyata jauh dengan praktiknya hari ini. Kami menganggap pemerintah tidak adil. Apa yang diucapkan dalam pidato tidak sejalan dengan praktik kekuasaannya,” tambah Rozak.
Meski mendapat sorakan, Ayep Zaki tetap melanjutkan sambutan dengan tenang dan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf.
“Kami memohon maaf apabila kebijakan Wali Kota Sukabumi kurang berkenan di hati bapak dan ibu sekalian,” ujar Ayep Zaki di hadapan jemaah.
Usai kegiatan, Ayep Zaki memberikan penjelasan mendalam terkait dilema yang dihadapinya. Ia mengakui adanya perbedaan antara pandangan pribadi saat masa kampanye dengan posisinya kini sebagai kepala daerah yang terikat aturan negara.
“Waktu saya kampanye, saya berjanji secara pribadi karena saat itu jabatan kepala daerah belum melekat pada saya. Begitu dilantik, saya terikat oleh tugas yang diatur perundang-undangan. Keputusan pribadi tidak bisa serta-merta menjadi keputusan konstitusional,” jelas Ayep kepada awak media.
Ayep menegaskan bahwa penolakan izin di Lapangan Merdeka semata-mata karena Pemkot harus mengacu pada Keputusan Menteri Agama yang menetapkan Idulfitri jatuh pada Sabtu (21/3/2026).
“Secara pribadi, perbedaan ini tidak mengurangi rasa toleransi saya. Itulah mengapa saya hadir langsung ke UMMI untuk menyapa dan mengucapkan selamat kepada warga Muhammadiyah. Tidak ada sedikit pun niatan untuk intoleran,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Ayep Zaki berjanji akan mengumpulkan seluruh ormas Islam, tokoh agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada April mendatang. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan solusi permanen agar polemik perbedaan waktu Salat Id dan penggunaan fasilitas publik tidak terulang di masa depan.
Diketahui, Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah jatuh pada Jumat (20/3/2026), sehingga pelaksanaan Salat Id dilakukan lebih awal dibandingkan ketetapan pemerintah yang menetapkan pada Sabtu (21/3/2026). Di Kota Sukabumi, pelaksanaan Salat Id Muhammadiyah digelar di dua lokasi, yakni di UMMI dan Perguruan Aisyiyah Cipoho.
