JUBIRTVNEWS.COM – Kabar baik akhirnya datang bagi para kader Posyandu di Desa Mekarjaya, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Setelah delapan bulan menunggu tanpa kepastian, insentif yang sempat tertunda kini resmi dibayarkan oleh pemerintah desa.
Pembayaran insentif tersebut direalisasikan pada Rabu (28/1/2026). Sebanyak 20 kader Posyandu aktif menerima hak mereka dengan nominal Rp800.000 per orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi insentif selama delapan bulan, dengan besaran Rp100.000 setiap bulan.
Kepala Desa Mekarjaya, Utom Bustomi, membenarkan realisasi pembayaran tersebut. Ia mengatakan, pencairan dilakukan demi memastikan roda pelayanan kesehatan masyarakat kembali berjalan normal.
“Alhamdulillah, insentif kader Posyandu sudah direalisasikan. Ada 20 kader yang menerima, masing-masing untuk delapan bulan,” ujar Utom kepada awak media.
Utom mengungkapkan, pembayaran insentif itu terpaksa menggunakan dana talangan hasil swadaya perangkat desa. Langkah tersebut diambil menyusul belum cairnya Dana Desa tahap dua dari pemerintah pusat.
“Pinjam dulu duitnya, kumpul-kumpul pemerintah desa. Itu dana talangan sambil menunggu anggaran perubahan,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Utom, Pemerintah Desa Mekarjaya tengah memasuki tahapan rekonsiliasi anggaran yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Setelah proses tersebut rampung, desa akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
“Sekarang rekonsiliasi dulu, hari Minggu ini. Setelah itu APBDes, lalu Musdesus perubahan. Kalau sudah, baru anggaran bisa dicairkan secara resmi,” tandasnya.
Sebelumnya, aktivitas pelayanan Posyandu di Desa Mekarjaya sempat terhenti sementara. Hal ini dipicu belum diterimanya insentif oleh para kader selama delapan bulan, yang berdampak langsung pada operasional pelayanan kesehatan dasar masyarakat.
Sekretaris Desa Mekarjaya, Dasep Darussalam, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan insentif disebabkan Dana Desa tahap dua untuk Desa Mekarjaya tidak cair. Bahkan, kondisi serupa juga dialami puluhan desa lain di Kabupaten Sukabumi.
“Dana desa memang tabrakan. Di tingkat kabupaten ada sekitar 30 desa yang dananya tidak cair. Khusus Mekarjaya, dana desa untuk Posyandu di tahap dua tidak cair, padahal itu untuk delapan bulan,” kata Dasep.
Menurutnya, kendala tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81, yang berdampak pada penahanan dana meskipun seluruh proses administrasi telah diselesaikan.
“Pengajuan sebenarnya sudah beres, tinggal menunggu pencairan. Dari awal kami sudah koordinasi dengan DPMD, dan memang kondisinya seperti itu,” tuturnya.
