JUBIRTVNEWS. COM – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi meluncurkan situs web kopdesmerahputih.kop.id sebagai platform pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara self-declare atau secara mandiri.
Peluncuran dilakukan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Jakarta, Senin (21/4/2025).
Menkop Budi Arie menyebut platform ini akan menjadi dashboard nasional dan sumber data tunggal bagi seluruh proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia.
“Satgas Kopdes/Kel Merah Putih sudah bersepakat bahwa website ini menjadi dashboard nasional sebagai sumber data tunggal program tersebut,” ujar Budi dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/4/2025).
Budi menambahkan, dashboard ini akan dikelola bersama oleh Satgas dan secara teknis dikelola di bawah Kementerian Koperasi.
“Dashboard nasional ini bertujuan untuk merekap, serta memantau proses pembentukan Kopdes/kelurahan Merah Putih. Mulai dari sosialisasi, musyawarah desa khusus, rapat anggota, hingga koperasi berdiri,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa perkembangan data-data yang terhimpun dalam website tersebut, akan disajikan secara realtime.
“Kita semua bisa memantau perkembangan pembentukan Kopdes Merah Putih,” kata Menkop Budi.
Ke depan, lanjut Budi dari data yang ada, akan dikembangkan menjadi Kop-Hub, atau Omnichannel Marketplace.
“Fungsinya, untuk memantau rantai pasok produk-produk desa, serta memonitoring kesehatan Kopdes,” ucap Menkop.
Budi mengakui, seluruh desa yang ada memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.
“Maka, pendekatan kita adalah menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing desa. Sampai akhir Juni 2025, kita fokus pada pembentukan Kopdes/Kel,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisai Koperasi Kemenkop Henra Saragih memaparkan kanal-kanal yang ada di dalam website kopdesmerahputih.kop.id
“Di dalamnya mencakup bagaimana membentuk Kopdes/Kel Merah Putih, dari membentuk koperasi baru, mengembangkan yang sudah ada, atau merevitalisasi koperasi yang ada di desa tersebut. Hal itu ditentukan oleh musyawarah desa khusus,” tutur Henra.
