JUBIRTVNEWS.COM – Potensi ekonomi nelayan di pesisir Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, ternyata tidak kecil. Perputaran uang dari hasil tangkapan ikan diperkirakan mencapai Rp600 juta per hari atau sekitar Rp18 miliar dalam sebulan saat musim ikan.
Namun, besarnya aktivitas ekonomi tersebut dinilai belum sebanding dengan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan perbankan formal.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius. Ia meminta Bank BJB membuka unit layanan di Ujunggenteng agar nelayan tidak terus bergantung pada rentenir, bank emok maupun pinjaman online ilegal ketika membutuhkan modal.
Menurut Dadang, keberadaan layanan perbankan di kawasan pesisir bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jumlah nelayan hampir 1.000 orang lebih dengan sekitar 600 perahu. Kalau sedang musim ikan, satu perahu bisa menghasilkan sekitar Rp1 juta per hari. Artinya, ada sekitar Rp600 juta perputaran uang setiap hari di Ujunggenteng,” ungkap Dadang.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan bertajuk Ujunggenteng Cerdas Finansial: Ekonomi Pesisir Berdaya, Waspada Judi Online dan Kejahatan Keuangan Digital, Kamis (12/11/2026).
Dadang berharap BJB tidak hanya melihat potensi ekonomi Ujunggenteng dari sisi bisnis perbankan, tetapi juga menghadirkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal.
Salah satu yang didorong adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan bagi nelayan dengan menggunakan pas kecil perahu sebagai salah satu persyaratan.
“Kami mendorong BJB segera membangun unit di Ujunggenteng. Ini penting agar nelayan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah dan tidak harus mencari pinjaman ke tempat yang justru memberatkan,” tegasnya.
OJK Ingatkan Pendapatan Nelayan Jangan Habis untuk Konsumsi
Di sisi lain, Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menyoroti persoalan pengelolaan pendapatan masyarakat pesisir. Menurutnya, penghasilan nelayan yang cenderung tidak stabil harus diimbangi dengan perencanaan keuangan yang baik.
Saat musim ikan, pendapatan nelayan bisa meningkat. Namun, ketika memasuki musim paceklik, kondisi keuangan keluarga dapat berubah drastis jika tidak memiliki tabungan maupun dana cadangan.
Darwisman mendorong masyarakat mulai membangun kebiasaan menyisihkan penghasilan untuk kebutuhan jangka panjang dan keadaan darurat.
“Kami mengajarkan masyarakat di Pesisir Pantai Ujunggenteng untuk menyisihkan alokasi dana masa depan, misalnya 20 persen dari penghasilan untuk investasi dan 10 persen untuk dana sosial serta kebutuhan darurat,” ujarnya.
Ia menilai kebiasaan tidak menyiapkan dana darurat menjadi salah satu penyebab masyarakat mudah terjerat pinjaman berbunga tinggi ketika menghadapi kebutuhan mendesak.
Selain itu, pelaku UMKM juga diminta membiasakan pencatatan keuangan dan memisahkan uang usaha dengan kebutuhan rumah tangga agar kondisi bisnis dapat terpantau.
Sukabumi Masuk Sorotan Kasus Judi Online
Persoalan keuangan masyarakat pesisir juga dihadapkan pada ancaman kejahatan digital, khususnya judi online dan pinjaman online ilegal.
Darwisman mengungkapkan, jumlah pemain judi online di Jawa Barat telah mencapai lebih dari 2,6 juta orang dengan perputaran uang triliunan rupiah.
Bahkan, Kabupaten Sukabumi pada tahun sebelumnya sempat masuk jajaran daerah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Jawa Barat.
Menurutnya, judi online menjadi ancaman serius karena dapat menghabiskan pendapatan masyarakat dalam waktu singkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga dapat mengganggu keuangan keluarga hingga keberlangsungan usaha.
“Akibatnya uang habis, cash flow terganggu, hingga usaha bangkrut,” jelasnya.
Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pinjaman daring. Darwisman menyebut terdapat 94 penyelenggara fintech lending resmi yang terdaftar dan berizin OJK. Karena itu, masyarakat perlu memastikan legalitas penyedia layanan sebelum melakukan transaksi pinjaman.
Kegiatan edukasi tersebut diikuti ratusan warga, mulai dari nelayan, pelaku UMKM, petani, kelompok sadar wisata hingga pegiat lingkungan. Hadir pula perwakilan BJB Palabuhanratu dan Kepala Desa Ujunggenteng.
Di tengah persoalan tersebut, kebutuhan menghadirkan layanan perbankan di Ujunggenteng menjadi isu yang mengemuka. Besarnya perputaran ekonomi pesisir perlu diikuti akses pembiayaan yang mudah, aman, dan mampu menjangkau masyarakat kecil.
Sebab, nelayan tidak hanya membutuhkan hasil tangkapan yang melimpah, tetapi juga akses keuangan yang bisa melindungi pendapatan mereka dari jeratan utang dan praktik kejahatan finansial.
