JUBIRTVNEWS.COM – Kabar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 mulai menemui titik terang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama unsur serikat pekerja menyepakati usulan UMP sebesar Rp3 juta, naik 29,44 persen dibandingkan tahun 2026.
Jika disahkan, buruh di Jawa Barat berpeluang menerima kenaikan upah minimum sebesar Rp682.399 dari sebelumnya Rp2.317.601 menjadi Rp3.000.000 per bulan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026). Angka Rp3 juta merupakan hasil perhitungan berdasarkan 70,62 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Dadan Sudiana, membenarkan kesepakatan tersebut.
“Secara prinsip, di pleno Dewan Pengupahan Provinsi kemarin, unsur pemerintah sama unsur serikat sudah satu suara menggunakan 70 persen lebih KHL. Jadi, dibulatkan, UMP Jawa Barat itu Rp3 juta,” kata Dadan, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, usulan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan angka Rp2.485.256 atau hanya naik sekitar 7,23 persen dari UMP 2026.
Perbedaan itu dipengaruhi dasar perhitungan. Unsur pemerintah dan serikat pekerja menggunakan pendekatan KHL, sedangkan Apindo mengacu pada formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto mengatakan hasil pembahasan telah dituangkan dalam berita acara Dewan Pengupahan. Serikat pekerja berharap gubernur menggunakan angka Rp3 juta dalam keputusan akhir.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan proses penetapan UMP 2027 hampir rampung dan tinggal menunggu pengumuman resmi.
“Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah,” ujar Dedi di Bandung, Kamis (19/11/2026),
Hingga Sabtu (21/11/2026) pagi, angka Rp3 juta masih menjadi usulan hasil kesepakatan unsur pemerintah dan serikat pekerja yang menunggu penetapan resmi gubernur.
Setelah penetapan UMP, pembahasan akan berlanjut pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Besaran UMK masing-masing daerah nantinya menjadi perhatian tersendiri bagi pekerja, termasuk di Kabupaten dan Kota Sukabumi.
Dengan demikian, kepastian besaran upah yang berlaku pada 2027 masih menunggu keputusan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.













