JUBIRTVNEWS.COM – Bupati Sukabumi Asep Japar menyoroti disiplin aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran, khususnya terkait pelaksanaan kerja dari rumah (WFH), dalam Rapat Dinas April 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/4/2026).
Rapat yang dipandu Sekretaris Daerah Ade Suryaman tersebut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H Andreas, para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, hingga camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam arahannya, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kedisiplinan ASN. Ia mengingatkan agar pelaksanaan WFH tetap berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.
“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegasnya.
Selain menyoroti kedisiplinan, Bupati juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan.
Ia mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal melalui langkah konkret di lapangan.
Bupati mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah mencanangkan program operasi gabungan pajak kendaraan, yang dibarengi dengan layanan pembayaran langsung di wilayah masing-masing.
“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang didampingi Wakil Bupati juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas kontribusi dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, diserahkan pula sertifikat akreditasi laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah instansi, di antaranya Samsat Cibadak, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kesehatan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan kerja sama.
“Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain,” katanya.
Wabup juga mengingatkan para camat untuk mengawal proyek strategis nasional di wilayah masing-masing agar berjalan optimal dan terintegrasi.
Program-program tersebut, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Merah Putih, dinilai sebagai bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, sektor UMKM juga didorong untuk mengambil peran dalam mendukung program pemerintah, termasuk masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan program MBG di Kabupaten Sukabumi.
Di bidang pelayanan dasar, perhatian juga difokuskan pada penanganan stunting. Kepala perangkat daerah hingga camat diminta mendukung target pemerintah provinsi dalam menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen melalui peningkatan kualitas lingkungan dan layanan kesehatan.
