JUBIRTVNEWS.COM – Tahapan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, mulai bergulir.
Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) resmi membuka proses verifikasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) sebagai langkah awal memastikan pelaksanaan Muscam berjalan tertib, transparan, dan terhindar dari persoalan dualisme kepengurusan.
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, seluruh OKP yang akan menjadi peserta Muscam diwajibkan mengikuti verifikasi administrasi terlebih dahulu. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan setiap organisasi memiliki legalitas yang jelas sebelum memperoleh hak mengikuti forum musyawarah.
Steering Committee Muscam DPK KNPI Palabuhanratu, M. Fadil Muadillah, mengatakan tahapan verifikasi merupakan agenda awal sebelum pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim) yang akan menentukan peserta tetap Muscam.
“Verifikasi ini mengacu pada data Muscam sebelumnya. Setelah seluruh proses selesai, penetapan peserta tetap akan diputuskan melalui Rapim yang dijadwalkan pada 11 Juli,” ujar Fadil, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, hingga saat ini sekitar 20 OKP telah menyelesaikan proses verifikasi. Sementara organisasi lainnya masih diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.
Dalam proses verifikasi tersebut, setiap organisasi diwajibkan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan, struktur organisasi, serta identitas pengurus atau surat mandat apabila diwakilkan.
Fadil menegaskan, verifikasi bukan dimaksudkan untuk membatasi partisipasi organisasi kepemudaan, melainkan sebagai upaya memastikan seluruh peserta memiliki dasar legalitas yang jelas sehingga pelaksanaan Muscam tidak menimbulkan sengketa administratif di kemudian hari.
“Kami ingin memastikan semua peserta yang terlibat benar-benar memiliki legalitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Panitia juga membuka ruang komunikasi bagi seluruh OKP yang mengalami kendala selama proses verifikasi berlangsung. SC maupun Organizing Committee (OC) siap memberikan pendampingan agar setiap organisasi dapat mengikuti tahapan dengan baik.
“Kami berupaya menjaga proses ini tetap terbuka, transparan, dan berintegritas. Semua organisasi dapat berkonsultasi kepada SC maupun OC apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi,” ujar Fadil.
Terkait potensi munculnya dualisme kepengurusan dalam satu organisasi, Fadil menjelaskan penyelesaian akan diutamakan melalui mekanisme internal organisasi yang bersangkutan. Namun apabila belum ditemukan titik temu, panitia siap memfasilitasi komunikasi bersama pengurus DPD KNPI Kabupaten Sukabumi.
Ia menilai antusiasme organisasi kepemudaan di Palabuhanratu cukup tinggi. Sebagai ibu kota Kabupaten Sukabumi, dinamika kepemudaan di wilayah tersebut dinilai sangat aktif dan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
“Harapan kami seluruh OKP dapat berpartisipasi dalam Muscam ini. KNPI harus menjadi rumah bersama bagi organisasi kepemudaan sekaligus mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah,” tandasnya.
