Fraksi juga menyoroti masih adanya dugaan pungutan liar di sejumlah sekolah yang dinilai bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Soroti Infrastruktur Jalan dan Mitigasi Bencana
Di sektor pembangunan, masyarakat menginginkan percepatan perbaikan jalan kabupaten maupun jalan kecamatan yang kondisinya rusak dan membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, jaringan irigasi pertanian juga dinilai banyak yang tidak terawat sehingga berdampak terhadap produktivitas pertanian.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana mengingat Kabupaten Sukabumi merupakan daerah rawan banjir, longsor dan pergerakan tanah.
Pemetaan daerah rawan bencana maupun wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau dinilai harus dilakukan secara lebih akurat agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini.
Bank Emok dan Pinjol Ilegal Menghantui Warga
Di bidang ekonomi, masyarakat mengeluhkan semakin sulitnya memperoleh modal usaha.
Pelaku UMKM berharap adanya bantuan permodalan yang lebih mudah agar usaha mereka tetap bertahan di tengah lemahnya daya beli masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti maraknya praktik bank emok dan pinjaman online ilegal yang dinilai telah menjerat banyak warga hingga ke pelosok desa.
Pemerintah daerah diminta menghadirkan solusi konkret agar masyarakat tidak semakin terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan terhadap perusahaan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
RTLH dan Penyaluran Bansos Harus Tepat Sasaran
Dalam bidang kesejahteraan rakyat, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih banyak warga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), terutama di wilayah terdampak bencana.
Program pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun Hunian Tetap (Huntap) diharapkan terus dilanjutkan secara konsisten.
Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial juga dinilai perlu diperketat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun konflik di tengah masyarakat.
Fraksi PDIP Minta Aspirasi Menjadi Prioritas APBD
Dalam kesimpulannya, Fraksi PDI Perjuangan mengakui ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini masih terbatas.
Namun demikian, pemerintah diminta tetap memprioritaskan program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh hasil Reses Ke-2 Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas catatan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi.
