JUBIRTVNEWS.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti beragam persoalan yang masih menjadi keluhan masyarakat dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Tahun Anggaran 2026. Mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, layanan kesehatan, persoalan pertanian, kemacetan, hingga evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga.
Laporan tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Uden Abdunnatsir, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026).
Dalam pengantarnya, Fraksi PKS menegaskan bahwa hasil reses merupakan cerminan langsung kebutuhan masyarakat yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
Infrastruktur Masih Menjadi Keluhan Terbesar
Salah satu isu yang paling banyak muncul dalam reses adalah kondisi infrastruktur, terutama jalan kabupaten yang rusak di berbagai wilayah.
Fraksi PKS mencatat sedikitnya belasan ruas jalan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya Jalan Cikahuripan–Gunung Tanjung di Cisolok, Kertajaya–Cihaur Simpenan, Bojonggenteng–Kalapanunggal, Kalapanunggal–Kabandungan, Cimalati–Cicurug, Purabaya–Cimanggu, Purabaya–Panumbangan, Caringin–Bojong Kalong, Miramontana–Bojong Jengkol, Nyalindung–Muara, Kampung Inggris Sukaraja, Gandasoli–Cireunghas hingga Ciengan–Gegerbitung.
Selain jalan rusak, masyarakat juga meminta perbaikan akses menuju objek wisata, khususnya Pondok Halimun dan Geyser Cipanas Cisolok yang dinilai belum sebanding dengan retribusi yang dipungut.
Persoalan drainase di sepanjang Jalan Raya Cangehgar, Palabuhanratu, juga kembali menjadi sorotan karena kawasan tersebut masih menjadi langganan banjir yang mengganggu aktivitas warga.
Tak hanya itu, Fraksi PKS turut meminta pemerintah mengevaluasi SK Bupati Nomor 640/KEP.492-DPKP/2020 tentang kawasan kumuh. Menurut aspirasi masyarakat, regulasi tersebut dinilai membatasi pemerataan pembangunan lingkungan permukiman di desa-desa lain yang juga membutuhkan perhatian.
Kemacetan yang hampir setiap hari terjadi di kawasan Cibadak serta persoalan pengelolaan sampah juga menjadi catatan penting. Warga meminta pemerintah memperkuat edukasi, menambah armada pengangkut sampah, meningkatkan jumlah petugas, serta mempertegas penegakan peraturan daerah.
Pelayanan Kesehatan Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan
Di bidang kesejahteraan rakyat, persoalan kesehatan menjadi salah satu aspirasi yang paling dominan.
Fraksi PKS meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi memprioritaskan anggaran bagi jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu sehingga akses pelayanan rumah sakit dapat lebih mudah dijangkau.
Persoalan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga mendapat sorotan. Banyak warga mengeluhkan kepesertaan PBI pusat yang dinonaktifkan (cut-off), sementara proses reaktivasi membutuhkan waktu cukup lama. Di sisi lain, kuota BPJS PBI yang dibiayai pemerintah daerah dinilai masih terbatas.
Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat mengaktifkan kembali skema Universal Health Coverage (UHC) atau menambah kuota layanan kesehatan bagi keluarga miskin.
Evaluasi BUMD dan Program Ekonomi
Di sektor ekonomi, masyarakat mempertanyakan efektivitas program pinjaman tanpa bunga yang dinilai belum berjalan optimal.
Menurut laporan Fraksi PKS, realisasi penerima manfaat pada tahun sebelumnya bahkan disebut belum mencapai 20 orang, padahal kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Karena itu pemerintah diminta lebih masif melakukan sosialisasi agar program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya.
Fraksi PKS juga menerima aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang dinilai memiliki kinerja kurang baik.
Selain itu, warga meminta perhatian terhadap petani yang terdampak musim kemarau, perbaikan bendungan yang rusak, percepatan penanganan infrastruktur pascabencana, menjaga stabilitas harga gabah sesuai kebijakan pemerintah pusat, hingga dukungan terhadap UMKM berkaitan dengan kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pendidikan, Guru, hingga Data Kemiskinan
Di sektor pendidikan, Fraksi PKS menilai pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih adil kepada sekolah-sekolah swasta, mulai dari TK, RA, SD, MI, SMP hingga MTs.
Bantuan sarana prasarana serta peningkatan kesejahteraan guru menjadi harapan masyarakat.
Fraksi PKS juga kembali mengangkat persoalan legalitas sekolah yang berdiri di atas lahan PTPN atau HGU yang hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum.
Sementara itu, kesejahteraan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu juga menjadi sorotan. Masyarakat meminta agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera menerbitkan SK Bupati serta meningkatkan insentif daerah hingga minimal setara Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Persoalan akurasi data kemiskinan pun kembali mencuat. Banyak warga menilai penetapan desil penerima bantuan belum sesuai kondisi riil di lapangan sehingga pemerintah diminta melakukan verifikasi ulang secara langsung.
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Di bidang pemerintahan, Fraksi PKS menerima usulan pemekaran desa bagi wilayah yang telah memenuhi syarat administratif dan jumlah penduduk.
Salah satu contoh yang disebut dalam laporan adalah Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, yang dinilai telah layak untuk dikaji menjadi desa baru.
Selain itu, masyarakat juga menginginkan pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga dapat lebih dioptimalkan di tingkat kecamatan sehingga masyarakat tidak harus datang ke pusat pelayanan yang lebih jauh.
Optimalisasi peran Satpol PP dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar mematuhi aturan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga.
Aspirasi Harus Berujung Kebijakan
Laporan Reses II Fraksi PKS memperlihatkan bahwa persoalan dasar masyarakat Kabupaten Sukabumi masih didominasi isu klasik, seperti jalan rusak, pelayanan kesehatan, irigasi, pendidikan, dan pelayanan publik.
Menariknya, Fraksi PKS tidak hanya menyampaikan daftar usulan pembangunan fisik, tetapi juga menyoroti efektivitas program pemerintah, evaluasi kinerja BUMD, ketepatan data kemiskinan, hingga pemerataan kebijakan pembangunan.
