JUBIRTVNEWS.COM – Aksi bakar ban yang sempat terjadi sebagai bentuk protes warga Pajampangan menjadi pembuka dari audiensi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kerusakan jalan. Namun, pertemuan yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Rabu (22/4/2026), belum mampu menjawab seluruh harapan masyarakat.
Forum yang dihadiri perwakilan warga, aktivis, dan sejumlah pemangku kepentingan itu sejatinya menjadi ruang mencari solusi atas persoalan jalan rusak dan maraknya kendaraan over kapasitas sumbu tiga. Sayangnya, satu pihak penting justru tak hadir: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat.
Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan, terutama dari Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM). Ketua Umum JTM, Hendra Permana, menilai absennya ESDM membuat pembahasan kehilangan arah dalam mencari solusi yang konkret.
“Memang ada pemberitahuan tidak hadir, tapi kami sangat menyayangkan. Karena perusahaan-perusahaan yang menggunakan kendaraan overload itu mayoritas izinnya dari provinsi,” kata Hendra, Minggu (26/4/2026).
Menurutnya, kehadiran ESDM seharusnya menjadi kunci dalam membahas pengawasan serta penindakan terhadap aktivitas perusahaan yang diduga berkontribusi besar terhadap kerusakan jalan.
Ia menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan wacana, tetapi juga langkah nyata berupa kebijakan tegas, termasuk sanksi bagi perusahaan yang masih melanggar aturan tonase kendaraan.
“Kami ingin ada tindakan tegas. Jangan sampai persoalan ini terus berulang tanpa solusi jelas,” ujarnya.
Di dalam ruangan, suasana sempat terasa penuh harap. Namun seiring berjalannya audiensi, kekecewaan mulai terlihat dari warga yang hadir. Mereka merasa aspirasi yang disampaikan belum sepenuhnya terakomodasi, terutama karena tidak hadirnya instansi yang memiliki kewenangan langsung.
Bagi masyarakat Pajampangan, jalan rusak bukan sekadar masalah infrastruktur. Kondisi tersebut berdampak luas, mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi hingga meningkatnya risiko kecelakaan. Ditambah lagi, lalu lintas kendaraan bertonase besar yang melintas tanpa pengawasan dinilai memperparah kerusakan.
Hendra juga mengingatkan pentingnya menjaga jalan provinsi sebagai aset daerah. Tanpa pengawasan serius, anggaran besar yang telah digelontorkan untuk pembangunan jalan akan sia-sia. “Kalau tidak dijaga, jalan cepat rusak. Ini jelas merugikan keuangan daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, JTM berencana melaporkan hasil audiensi ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka berharap ada respons nyata agar persoalan yang dihadapi masyarakat Pajampangan tidak terus berlarut.
Audiensi pun berakhir dengan satu kesan kuat: di tengah forum yang penuh suara, ada satu ketidakhadiran yang justru paling terasa.
