JUBIRTVNEWS.COM – Memasuki siklus musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 3.022 jiwa dari 2.258 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di sejumlah wilayah mulai terdampak krisis air bersih.
Penurunan debit air akibat minimnya curah hujan membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan domestik harian mereka.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, mengonfirmasi bahwa hingga Kamis (16/7/2026) pukul 10.00 WIB, gelombang permohonan pasokan air bersih dari tingkat bawah terus mengalir.
Otoritas kebencanaan daerah mencatat sedikitnya ada empat kecamatan—yang mencakup empat wilayah desa dan satu kelurahan—telah melayangkan surat permintaan bantuan resmi.
Sejumlah wilayah yang terpantau sudah mengalami kekeringan akibat kemarau dan mengajukan bantuan kedaruratan meliputi Desa Bojong di Kecamatan Cikembar, Desa Nanggerang di Kecamatan Cicurug, Desa Sekarwangi serta Kelurahan Cibadak di Kecamatan Cibadak, hingga Desa Kertaangsana yang berada di wilayah Kecamatan Nyalindung.
“Setiap wilayah memiliki tingkat kebutuhan pasokan yang berbeda-beda. Skema distribusi bantuan armada air bersih disesuaikan dengan permintaan serta volume populasi warga yang terdampak di lapangan, di mana kami menyalurkannya menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter. Ada pemukiman yang cukup menerima satu rit, dua rit, bahkan hingga tiga rit pengiriman per hari,” terang Eki Radiana Rizki.
Berdasarkan data akumulasi per pertengahan Juli 2026, BPBD Kabupaten Sukabumi total telah menggelontorkan bantuan air bersih siap konsumsi sebanyak 40.000 liter ke pemukiman warga. Rincian distribusinya meliputi Desa Bojong sebesar 15.000 liter, Desa Nanggerang 10.000 liter, sedangkan Desa Sekarwangi, Kelurahan Cibadak, dan Desa Kertaangsana masing-masing mendapatkan alokasi pasokan darurat sebesar 5.000 liter.
Eki menjelaskan bahwa kantong-kantong kekeringan ini dilaporkan mulai bermunculan sejak akhir Juni lalu. Pola sebaran dampaknya cukup masif, di mana dalam satu desa yang memohon bantuan biasanya terdapat 200 hingga 300 KK terdampak yang tersebar di beberapa rukun warga (RW) sekaligus.
Di tengah desakan kebutuhan warga, BPBD tidak menampik adanya kendala sarana operasional di internal. Saat ini, armada tangki milik BPBD yang siap jalan hanya tersisa satu unit lantaran satu unit mobil tangki lainnya masih tertahan di bengkel dalam proses perbaikan. Menjawab keterbatasan operasional tersebut, BPBD bergerak taktis menjalin kemitraan strategis dengan lintas instansi.
Distribusi air bersih kini dibantu oleh armada tangki dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perumdam TJM), Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi, sejumlah korporasi swasta, hingga jejaring relawan kemanusiaan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah mematangkan kajian komprehensif di lapangan sebelum secara resmi menetapkan status hukum Siaga Darurat Kekeringan di musim kemarau.
“SK penetapan status siaga darurat kekeringan saat ini sedang diproses secara administratif. Kami masih menunggu rampungnya laporan pemetaan wilayah dari para camat dan kepala desa. Kami menargetkan mudah-mudahan pada minggu depan Surat Keputusan (SK) bupati beserta surat edaran resminya sudah bisa diterbitkan ke publik,” jelas Eki.
