JUBIRTVNEWS.COM – Kepala desa diminta lebih terbuka dalam menanggapi aspirasi dan pertanyaan masyarakat. Komunikasi yang baik dinilai menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan desa sekaligus menjaga hubungan dengan berbagai elemen masyarakat.
Hal tersebut ditekankan Bupati Sukabumi Asep Japar saat memberikan arahan dalam kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Menurut Asjap sapaan akrab bupati Asep Japar, kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan Kabupaten Sukabumi karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami berbagai persoalan di wilayahnya.
“Karena kepala desa adalah ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau misalkan tidak ada kepala desa, akan seperti apa,” ucap Asjap.
Ia juga mengingatkan agar kepala desa tidak menghindari pertanyaan maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat. Termasuk surat dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa.
Asjap meminta setiap pertanyaan ditanggapi dengan baik melalui komunikasi yang terbuka dan kooperatif.
“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,” ujarnya.
Untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, Asep juga mendorong pembentukan forum dialog kepala desa yang akan dibagi ke dalam enam wilayah.
Forum tersebut direncanakan menjadi ruang bagi kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan, aspirasi, serta kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah sendiri membahas penyelarasan sistem evaluasi kinerja desa melalui 12 program prioritas Bupati Sukabumi. Langkah ini diharapkan membuat pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, hadir memberikan pemaparan mengenai keterbukaan informasi publik serta kewajiban badan publik desa dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih responsif, transparan, dan selaras dengan 12 program prioritas daerah dalam mewujudkan Desa Mubarakah.
