JUBIRTVNEWS.COM – Menghadapi Pemilu 2029, DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi mulai memprioritaskan penguatan struktur organisasi dan konsolidasi kepengurusan di seluruh tingkatan. Langkah tersebut selaras dengan hasil rekomendasi Muswil DPWP III Jawa Barat, Selasa (27/10/2026), dan dinilai penting untuk memastikan PPP kembali memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu mendatang.
Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, mengatakan bahwa saat ini partainya belum ingin terlalu jauh berbicara mengenai peluang lolos atau tidaknya ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Menurutnya, pekerjaan yang lebih mendesak adalah mempersiapkan seluruh persyaratan administrasi dan struktur organisasi untuk menghadapi verifikasi faktual partai politik.
Hal itu disampaikan Andri saat diwawancarai JubirTVNews melalui sambungan telepon, Minggu (1/11/2026) malam.
Ia menjelaskan, PPP menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan keterpenuhan kepengurusan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan.
Berdasarkan ketentuan yang dipaparkan Andri, persyaratan tersebut mencakup 100 persen kepengurusan di tingkat nasional, 100 persen di tingkat provinsi yang tersebar di 38 provinsi, minimal 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, serta minimal 50 persen kepengurusan di tingkat kecamatan.
“Jadi bagi PPP hari ini, tidak dulu bicara lolos atau tidaknya parliamentary threshold yang sedang digodok dalam undang-undang pemilu oleh DPR RI. Akan tetapi, bagaimana PPP bisa kembali menjadi peserta pemilu,” ujar Andri.
Menurutnya, pemenuhan persyaratan tersebut membutuhkan kerja kolektif seluruh jajaran partai. Karena itu, konsolidasi organisasi dan pembentukan kepengurusan menjadi agenda utama yang harus segera dituntaskan.
Andri menegaskan, DPC PPP Kabupaten Sukabumi memiliki tanggung jawab untuk memastikan struktur organisasi di wilayahnya berjalan aktif dan mampu memenuhi kebutuhan verifikasi partai.
“Target PPP hari ini tidak dulu muluk-muluk soal lolos atau tidaknya parliamentary threshold. Kami lebih fokus menghadapi verifikasi faktual pendaftaran partai politik, karena PPP harus mengulang dan memastikan kesiapan kepengurusan di semua tingkatan,” jelasnya.
Ia berharap seluruh kader dan pengurus PPP dapat menyatukan langkah serta memperkuat kerja organisasi, sehingga proses konsolidasi berjalan maksimal.
“Ini yang hari ini menjadi beban sekaligus fokus kerja kami di DPC dan seluruh tingkatan, bagaimana PPP kembali menjadi peserta pemilu pada 2029 atau pemilu mendatang,” pungkasnya.
