JUBIRTVNEWS.COM – Persoalan BPJS Kesehatan nonaktif, infrastruktur jalan yang belum memadai, hingga gagal panen akibat kemarau panjang menjadi sejumlah aspirasi utama yang dihimpun Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, dalam kegiatan reses, Selasa (27/10/2026).
Budi Azhar, legislator dari Fraksi Partai Golkar yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) V, menggelar Kegiatan dengan melibatkan ratusan peserta dari sejumlah wilayah yang dipusatkan di GOR Binangkit, Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten.
Peserta terdiri atas unsur Forkopimcam Sagaranten, para kepala desa dari Kecamatan Sagaranten, Curugkembar, Cidadap, dan Purabaya, serta masyarakat Desa Sagaranten, Cibaregbeg, dan Curugluhur.
Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan daerah mengemuka, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga pembangunan infrastruktur jalan.
Budi Azhar mengatakan, keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif menjadi salah satu catatan penting. Selain itu, kondisi sejumlah ruas jalan yang masih kurang baik turut menjadi perhatian, terutama karena infrastruktur tersebut menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Di sektor pertanian, kemarau panjang juga berdampak terhadap hasil produksi warga. Kondisi tersebut memicu kegagalan panen dan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami. Hasil reses ini akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada pemerintah agar program-program yang dibutuhkan masyarakat bisa menjadi prioritas ke depan,” ujar Budi Azhar.
Ia menegaskan, reses menjadi momentum untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat sekaligus menghimpun persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah daerah.
Berbagai masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan untuk mendorong perencanaan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan, dan penguatan pertanian.
Melalui tindak lanjut hasil reses, aspirasi yang disampaikan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.
