JUBIRTVNEWS.COM — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi melayangkan kritik tajam dan rentetan pertanyaan krusial kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Anang Janur dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/9/2026).
Meski menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD TA 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya, PDIP memberikan catatan kritis terhadap efektivitas proses pembahasan anggaran. PDIP mempertanyakan mengapa hasil kerja antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sering kali tidak mengubah substansi dan tetap sama dengan rancangan KUPA-PPAS awal.
Penurunan PAD dan Melonjaknya Defisit
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,97% atau berkurang Rp8,73 miliar, dari proyeksi awal Rp903,91 miliar menjadi Rp895,18 miliar. PDIP mempertanyakan penyebab penurunan tersebut serta menuntut kepastian apakah estimasi PAD sudah dihitung secara realistis sesuai potensi daerah.
Di sisi lain, meski pendapatan transfer naik 3,03% (bertambah Rp93,46 miliar) menjadi Rp3,17 triliun, kenaikan belanja daerah yang terbilang tinggi justru memicu defisit pada keuangan daerah. PDIP pun mempertanyakan latar belakang lonjakan belanja daerah tersebut dan meminta penjelasan apakah kenaikan target pendapatan secara otomatis menaikkan belanja tanpa adanya penambahan volume kegiatan program.
Postur Belanja Jomplang dan Sorotan BTT Bencana
Kritik tajam PDIP juga tertuju pada struktur postur belanja daerah yang dinilai tidak seimbang. Belanja Operasional yang bersifat jangka pendek naik menjadi Rp3,15 triliun (bertambah Rp97,83 miliar), sedangkan Belanja Modal untuk pembangunan sarana publik jangka panjang hanya sebesar Rp438,26 miliar. Ketimpangan serupa terjadi antara porsi Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan pegawai) yang memakan porsi besar dibandingkan Belanja Langsung untuk program kesejahteraan masyarakat.
Mengenai Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya dianggarkan sebesar Rp25 miliar, PDIP mempertanyakan rasionalitas angka tersebut. Mengingat Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan tanah bergerak, alokasi tersebut dinilai riskan, terlebih masih ada pekerjaan rumah pemulihan pascabencana dari tahun-tahun sebelumnya. PDIP juga mendesak Pemkab menjelaskan langkah konkret terkait bantuan air bersih akibat kemarau panjang, strategi mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan Dinas Pemadam Kebakaran mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kejelasan Anggaran Kemiskinan dan Implikasi Inpres Efisiensi
Di sektor pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan, PDIP menuntut transparansi mengenai besaran alokasi anggaran yang dikhususkan untuk pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting, lengkap dengan data angka kemiskinan daerah terkini. PDIP menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat miskin harus direvitalisasi agar melibatkan warga secara substansial, bukan sekadar partisipasi permukaan atau mobilisasi semata.
Selain itu, PDIP mempertanyakan relasi pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara terhadap etos kerja ASN di lingkungan Pemkab Sukabumi, apakah kebijakan tersebut mendorong kemajuan (progress) atau justru memicu kemunduran (regress) kinerja pegawai.
PDIP mengimbau agar Pemkab Sukabumi meminimalisir kebocoran PAD, menggenjot pelatihan kewirausahaan dan modal usaha bagi UMKM serta pemuda, dan memastikan setiap rupiah dalam Perubahan APBD 2026 memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
