JUBIRTVNEWS.COM — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi melayangkan kritik keras terhadap wacana penundaan realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 10 hingga 20 persen dalam dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2026. Penolakan tegas tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu, Jumat (4/9/2026).
Fraksi Gerindra menilai ketatnya arus kas (cash flow) daerah akibat ketidaktepatan proyeksi pendapatan tidak sepatutnya dibebankan kepada para ASN maupun camat. Hera menegaskan bahwa jajaran aparatur berada di garis terdepan pelayanan publik, mulai dari penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, hingga penanggulangan bencana.
“Sungguh tidak adil jika keringat para aparatur ini yang paling awal dikorbankan saat daerah mengencangkan sabuk pengaman. TPP ASN harus dilindungi secara utuh. Efisiensi seharusnya ditempuh pada belanja operasional rutin, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial kantor sebelum menyentuh hak-hak pegawai,” tegas Hera.
Soroti Pemotongan Anggaran Jalan dan Irigasi
Selain isu TPP ASN, Fraksi Gerindra menyoroti ketimpangan alokasi Belanja Modal dalam struktur Perubahan APBD 2026. Meski total Belanja Modal naik 19,05 persen (+Rp 70,13 miliar), alokasi untuk sektor vital rakyat—yakni Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi—justru dipangkas sebesar Rp 3,45 miliar (-1,88%).
Di sisi lain, alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin melonjak 56,35 persen (+Rp 48,24 miliar), serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik 59,13 persen (+Rp 46,87 miliar). Kenaikan ini beriringan dengan bertambahnya Belanja Pegawai sebesar Rp 40,60 miliar (+2,68%) dan Belanja Barang/Jasa sebesar Rp 38,15 miliar (+3,13%).
Gerindra menilai pergeseran anggaran dari infrastruktur jalan dan irigasi menuju pemenuhan gedung dan peralatan kantor tidak sejalan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil, seperti petani dan pelaku UMKM.
Evaluasi Penurunan PAD dan Kas Mengendap di BLUD
Dari aspek penerimaan, Fraksi Gerindra mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan sebesar Rp 8,73 miliar (-0,97%), dengan penurunan drastis pada pos Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 15,23 persen (-Rp 22,64 miliar). Kenaikan total Pendapatan Daerah sebesar Rp 89,47 miliar dinilai murni ditopang oleh Tambahan Pendapatan Transfer Pusat (Kurang Bayar DBH) sebesar Rp 93,46 miliar.
Gerindra juga menyoroti lonjakan defisit anggaran dari Rp 68,58 miliar menjadi Rp 149,72 miliar (naik 118,30%), yang ditutup oleh penyesuaian SiLPA Audit BPK sebesar Rp 169,72 miliar. Menurut audit BPK, tingginya SiLPA dipicu oleh akumulasi kas mengendap, yakni Rp 81,11 miliar di RSUD/BLUD dan Rp 65,12 miliar di Kas Bebas RKUD. Gerindra memandang tingginya SiLPA ini sebagai bentuk ketidakefisienan alokasi (allocative inefficiency).
Ajukan Empat Rekomendasi Perbaikan
Untuk membenahi struktur APBD Perubahan 2026, Fraksi Gerindra yang diketuai Tedy Setiadi dan Sekretaris Ruslan Abdul Hakim menyodorkan empat langkah perbaikan:
1. Restrukturisasi Belanja Modal Kerakyatan: Mengembalikan anggaran jalan dan irigasi sebesar Rp 3,45 miliar dengan merasionalisasi belanja gedung dan peralatan yang bisa ditunda.
2. Proteksi Hak TPP ASN: Menjamin TPP ASN secara utuh dan mengalihkan pengetatan anggaran ke perjalanan dinas serta operasional rutin kantor.
3. Digitalisasi Pendapatan: Mengoptimalkan pemungutan retribusi dan pajak daerah berbasis digital tanpa membebankan UMKM.
4. Percepatan Penyerapan Kas BLUD: Mengevaluasi manajemen keuangan RSUD/BLUD agar dana mengendap Rp 81,11 miliar segera dikonversi untuk perbaikan layanan kesehatan dan stok obat-obatan.
Fraksi Gerindra menyatakan siap mengawal seluruh usulan tersebut dalam pembahasan teknis lanjutan di tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPRD.
