JUBIRTVNEWS.COM — Di balik megahnya panggung kekuasaan Partai Golkar di Kabupaten Sukabumi yang sukses mendudukkan kadernya di kursi Bupati dan Ketua DPRD hasil Pemilu 2024, mesin politik beringin kini tengah meniti titik krusial.
Pasca dinamika panas pencopotan Marwan Hamami dari posisi Ketua DPD pada April 2025 lalu, estafet kepemimpinan definitif ‘Orang Nomor 1’ Golkar di tanah Gurilaps kini memasuki babak penentuan jelang Musyawarah Daerah (Musda).
Dinamika internal sempat kembali menghangat seiring pergantian Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD dari pejabat lama, Deden Nasihin, ke Tubagus Mulyana Syahrudin yang juga menjabat Wakil Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPD Golkar Jawa Barat. Namun, isu perpecahan hingga narasi dualisme langsung ditepis tegas oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali.
Dalam keterangannya selepas kegiatan Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/7/2026), Budi menegaskan bahwa pergeseran Plt murni merupakan penyesuaian administratif regulatoris organisasi.
Plt terdahulu yang semula bertugas dari DPD Golkar Jawa Barat telah ditarik masuk dalam jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar berdasarkan Surat Keputusan (SK) terbaru, sehingga secara otomatis gugur syarat administrasinya untuk memimpin di tingkat kabupaten.
“Tidak ada konflik, tidak ada friksi, apalagi dualisme. Golkar Kabupaten Sukabumi solid. Pergantian Plt ini murni pemenuhan syarat administratif organisasi karena pejabat lama ditarik ke DPP. Di Golkar, regenerasi dan rotasi adalah hal yang biasa,” tegas Budi Azhar Mutawali saat ditemui awak media.
Taruhan Besar di Puncak Kekuasaan
Posisi Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi kali ini bernilai sangat strategis. Keberhasilan mempertahankan supremasi politik di Pemilu 2024—dengan mengamankan dua pilar kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus—menjadikan Musda mendatang bukan sekadar seremonial pergantian estafet, melainkan arena konsolidasi modal politik untuk menjaga stabilitas dan dominasi beringin di daerah.
Lantas, kapan figur definitif bakal ditentukan? Budi mengungkapkan, seluruh DPD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat saat ini berada dalam posisi siaga penuh menanti instruksi ‘kick-off’ resmi dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Sesuai Surat Instruksi DPP Partai Golkar, maraton Musda di daerah sejatinya ditargetkan rampung pada bulan Agustus. Namun, dengan total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, DPD Golkar Jawa Barat membutuhkan perhitungan matematis dan manajemen waktu yang presisi.
“Jawa Barat sendiri saat ini sedang merapikan rencana kerja pelaksanaan Musda. Jika diasumsikan satu hari satu daerah, 27 kabupaten/kota saja butuh waktu nyaris sebulan penuh. Kewenangan penjadwalan sepenuhnya ada di DPD Jawa Barat,” ujar Budi.
Ia menambahkan, begitu sinyal ‘kick-off’ ditiup, DPD Kabupaten Sukabumi akan segera membentuk panitia Musda, mengajukan usulan jadwal, dan mengeksekusi tahapan pemilihan.
Bursa Calon Dibuka Lebar
Mengenai bursa calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi mendatang, Budi menekankan bahwa mekanisme partai sangat terbuka bagi siapapun kader yang berminat. Kendati demikian, keterbukaan tersebut tetap dibingkai oleh aturan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) ketat yang diterbitkan oleh DPP.
“Siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai juklak-juknis diperbolehkan maju. Mekanismenya sudah diatur secara terstruktur dan transparan oleh DPP Partai Golkar,” tegasnya.
Bagi Golkar Kabupaten Sukabumi, transisi pasca-era Marwan Hamami adalah ujian kedewasaan organisasi. Dengan nakhoda Plt Tubagus Mulyana Syahrudin yang mengawal masa transisi, bola kini sepenuhnya berada di tangan DPD Golkar Jawa Barat.
