JUBIRTVNEWS.COM – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sukabumi tahun 2026 yang digelar di Hotel Salabintana, Sabtu (11/4/2026), memunculkan empat nama kandidat kuat untuk memimpin periode 2026-2031.
Keempat nama tersebut telah masuk dalam draf pengurus inti dan diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk menjalani tahapan seleksi lebih lanjut. Menariknya, komposisi kandidat ini didominasi oleh para legislator aktif.
Keempat nama yang diusulkan tersebut yakni Hasim Adnan (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat), H. Usep (Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sukabumi), Bayu Permana (Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sukabumi), serta Anwar Sadad (kader PKB Kabupaten Sukabumi).
Dari keempat kandidat, nama Hasim Adnan dinilai paling menonjol. Ia merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Sukabumi petahana yang kembali digadang-gadang menjadi figur terkuat untuk melanjutkan kepemimpinan.
Penilaian tersebut bukan tanpa dasar, Bayu Permana menyebut rekam jejak kepemimpinan Hasim Adnan masih sulit ditandingi. Di bawah kepemimpinannya, PKB Sukabumi mencatat sejumlah capaian politik signifikan, di antaranya peningkatan kursi DPRD Kabupaten dari enam menjadi tujuh, lonjakan perolehan suara di tingkat DPRD Provinsi hingga meraih peringkat pertama, serta keberhasilan mengamankan kursi DPR RI dan posisi Wakil Bupati Sukabumi pada Pemilu 2024.
“Jejak kepemimpinan beliau dinilai belum tergantikan. Namun dalam tradisi PKB, posisi ketua bukan hasil kontestasi terbuka, melainkan penugasan langsung dari DPP melalui proses Uji Kelayakan dan Kompetensi (UKK),” ujar Bayu.
Meski Muscab berlangsung di Sukabumi, penentuan akhir Ketua DPC tetap berada di tangan DPP PKB. Para kandidat nantinya akan diuji melalui mekanisme UKK untuk mengukur kompetensi dan keselarasan visi dengan pengurus pusat.
Acara Muscab ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPW PKB Jawa Barat dan turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Selain suksesi kepemimpinan, forum ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat posisi PKB sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
