JUBIRTVNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat langkah penanganan pascabencana di Kecamatan Simpenan.
Melalui pertemuan koordinatif yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026), kedua pihak memulai proses verifikasi dan validasi (verval) data warga terdampak.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sukabumi Boyke Martadinata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Ade Afriandi, Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki.
Hadir pula perwakilan dari empat desa terdampak yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, dan Loji. Sementara tiga desa lainnya, yaitu Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur, tidak dapat hadir karena terisolir longsor.
Arahan Gubernur: Cepat dan Strategis
Kepala DPMD Jabar, Ade Afriandi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Dedi Mulyadi, untuk menangani dampak bencana secara cepat dan strategis, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
“Arahan gubernur jelas, penanganan harus dilakukan cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati,” ujar Ade dikutip dari akun medsos Diskominfosan Kabupaten Sukabumi.
Salah satu terobosan kebijakan Pemprov Jabar adalah meniadakan penggunaan tenda pengungsian jangka panjang. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan bantuan biaya kontrak rumah sebesar Rp10 juta per kepala keluarga (KK) untuk durasi satu tahun.
“Kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk memikirkan penanganan jangka menengah dan panjang, termasuk relokasi,” kata Ade.
Sejauh ini, bantuan biaya kontrak rumah telah disalurkan kepada 28 KK beberapa Desa di Kecamatan Simpenan, terutama bagi warga yang rumahnya hanyut atau rusak berat akibat banjir bandang pada Desember 2024 lalu.
Ade menekankan bahwa tim verval akan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi fisik bangunan secara transparan.
“Verifikasi ini bukan hanya administratif, tapi sampai ke kondisi bangunan. Data ini menjadi dasar agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, tim akan tetap berada di lapangan dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan risiko keselamatan. Jika kondisi tidak memungkinkan, proses verifikasi akan ditunda hingga situasi dinilai aman.
Kendati demikian, Pemprov Jawa Barat berkomitmen menuntaskan penanganan dampak bencana pada 2026, khususnya bagi kepala keluarga yang rumahnya tidak lagi layak huni.
“Di era sekarang, bukan lagi soal kewenangan, tetapi komunikasi dan kolaborasi. Insya Allah Pemprov Jabar berkomitmen merealisasikan kebutuhan masyarakat pascabencana,” pungkas Ade.
Harapan bagi Warga Terdampak
Asda I Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa verifikasi ini sangat krusial karena mencakup sisa dampak banjir bandang periode Desember 2024 hingga Maret 2025 yang belum sepenuhnya tertangani.
Ia mengakui, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan kapan kondisi cuaca ekstrem akan berakhir. Oleh karena itu, Boyke meminta seluruh pihak untuk bersama-sama memanfaatkan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan masyarakat terdampak.
“Kami berharap kehadiran DPMD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat. Meski belum tentu seluruh kebutuhan dapat terpenuhi, setidaknya kita telah berikhtiar untuk membantu,” ujarnya.
Boyke juga menginstruksikan kepada pihak desa dan kecamatan agar memastikan data yang dikirimkan akurat, sehingga tidak ada warga terdampak yang terlewatkan dalam proses bantuan ini.
“Saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari bapak dan ibu semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya, sehingga masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tandasnya.
