Surplus Anggaran Patut Diapresiasi, Tapi Lonjakan Belanja Perlu Dikendalikan
Perubahan APBD 2025 menunjukkan perubahan drastis pada pembiayaan netto, dari defisit ke surplus sebesar Rp7,7 miliar. Namun belanja juga naik Rp147 miliar atau 3,25%, lebih besar dari kenaikan pendapatan.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa lonjakan belanja harus dikendalikan agar tidak membebani struktur keuangan daerah.
APBD: Bukan Hanya Angka, Tapi Cermin Komitmen dan Keberpihakan
Dalam penutupnya, Hera Iskandar menegaskan bahwa APBD bukanlah dokumen teknokratis semata, tetapi cerminan keberpihakan dan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Perubahan APBD ini harus menjadi alat keadilan sosial, pemulihan ekonomi, dan bukti nyata negara hadir untuk rakyat, bukan hanya memenuhi kewajiban administratif,” ucap Hera dalam pernyataan penutup.
Penutup: Fraksi Gerindra Serukan Penguatan Prinsip Akuntabilitas
Melalui forum paripurna ini, Fraksi Partai Gerindra menegaskan kembali komitmen konstitusional dan moral untuk terus mengawal arah pembangunan Kabupaten Sukabumi yang adil, berdaulat, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami berharap seluruh proses perubahan APBD 2025 berjalan dengan terbuka, efisien, dan pro rakyat, demi mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi secara merata dan berkeadilan.”
