Sinkronisasi dengan RPJMD Baru
Fraksi Golkar menekankan pentingnya sinkronisasi Perubahan APBD 2025 dengan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029 yang sedang dalam masa transisi. Fraksi berharap 11 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terakomodasi secara baik.
“Perubahan APBD ini harus sejalan dengan visi dan misi kepemimpinan daerah yang baru, agar arah pembangunan daerah tetap konsisten,” tandas Rahma.
Surplus dan SiLPA Harus Dikendalikan
Pada sisi pembiayaan, Fraksi Golkar menyoroti penurunan angka surplus dari Rp26 miliar menjadi Rp7,7 miliar, yang digunakan untuk tambahan belanja dan menutup pengeluaran pembiayaan. Sementara penerimaan dari SiLPA naik dari Rp88,5 miliar menjadi Rp122,3 miliar (naik 38,15%).
“Kami berharap ke depan SiLPA tidak terlalu besar, agar anggaran bisa termanfaatkan secara maksimal,” ucapnya.
“Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat waktu menjadi kunci.”
Penutup: Menjaga Konsistensi dan Kualitas Anggaran
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar kembali menegaskan dukungan terhadap upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, Fraksi juga mengingatkan agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Fraksi Golkar akan terus mengawal proses ini agar menghasilkan APBD yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkas Rahma Sakura.
