JUBIRTVNEWS.COM – Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Barat mengecam keras beredarnya konten di media sosial yang mengatasnamakan Muhammadiyah untuk mengajak kader mendesak Presiden Prabowo Subianto menuntaskan persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konten viral tersebut, kader Muhammadiyah diklaim akan menggelar aksi turun ke jalan pada 15 Oktober 2026 dan menyerukan gerakan revolusi apabila desakan mengenai keabsahan dokumen kesetaraan SMA Wapres Gibran tidak dipenuhi pemerintah.
Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Barat, Iu Rusliana, secara tegas membantah keterlibatan persyarikatan dan memastikan seruan tersebut adalah hoaks serta fitnah yang disebarkan untuk menjelekkan Muhammadiyah.
“Tidak ada dalam sejarahnya, Muhammadiyah terlibat aktif dalam politik praktis. Kami mengecam pihak-pihak yang dengan sengaja mengadu domba bangsa ini. Saya kira, terkait kasus Gibran, para elit bisa menyikapinya dengan arif harus seperti apanya,” ujar Iu Rusliana, Minggu (11/10/2026).
Iu Rusliana menilai pencatutan nama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam seruan revolusi di media sosial tersebut merupakan ulah oknum tidak bertanggung jawab yang ingin merusak citra persyarikatan di mata masyarakat dan pemerintah.
“Seruan revolusi yang dalam media sosial mengklaim dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah jelas tindakan orang pengecut, hanya ingin melempar batu sembunyi tangan. Tindakan manusia tidak bertanggungjawab dan sengaja mengadudomba pemerintahan dan ormas,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepribadian Muhammadiyah sejak awal mengajarkan persyarikatan untuk mendukung pemerintahan yang sah serta memberikan masukan dan kritik secara santun, konstruktif, dan bijak.
“Kepribadian Muhammadiyah mengajarkan untuk mendukung pemerintahan yang sah dan memberikan kritik secara bijak baik ke luar maupun ke dalam. Bisa dilihat, seruan itu bertentangan dengan kepribadian Muhammadiyah. Bisa dengan mudah kita simpulkan, itu untuk merugikan warga Muhammadiyah,” jelasnya.
Terkait persoalan yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran, Iu mengingatkan agar penyelesaiannya diserahkan kepada mekanisme hukum dan ketatanegaraan. Para elite politik diharapkan mampu menyikapi persoalan secara dewasa tanpa memperkeruh suasana.
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., juga telah menyampaikan pandangannya mengenai persoalan tersebut. Ia meminta seluruh elite politik melakukan introspeksi, mawas diri, dan bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan.
Sikap tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur yang tepat, bukan melalui provokasi yang mencatut nama organisasi dan berpotensi memecah belah masyarakat.
