“Sekarang masyarakat tidak harus mengadu secara formal. Begitu ada keluhan di media sosial, kami langsung respon. Arahan Pak Bupati jelas, segera ditangani,” jelasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari DPMTSP, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kesbangpol, kecamatan, desa, serta pihak kepolisian turun ke lapangan pada 9 Mei lalu.
Hasil tinjauan menunjukkan bahwa perusahaan yang diduga menjadi sumber kemacetan tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin).
“Saat kemudian kita diskusi, ternyata memang perusahaan tidak punya konsep berkaitan dengan penanganan kemacetan, padahal memang harusnya mereka paham di saat berusaha itu, harus juga, apa ya, Environment Sosial Government,” ungkap Ali.
Lebih lanjut Ali menegaskan pentingnya dokumen Amdal Lalin bagi setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kemacetan.
“Kita kan punya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021, bahwa setiap kegiatan yang menghadirkan atau berpotensi pada tadi itu, maka kemudian harus menyusun dokumen. Dokumen itu disebut dengan Amdal Lalin,” tegasnya.
Ali menerangkan bahwa Amdal Lalin bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan dokumen teknis yang menyajikan prediksi dan perencanaan dampak lalu lintas dari suatu kegiatan usaha.
“Amdal Lalin itu adalah prediksi dengan jumlah karyawan seperti ini, di ruas jalan seperti ini, kemudian kondisinya seperti ini, apa yang kemudian harus dilakukan. Jadi mereka juga membuat perencanaan, supaya tidak menimbulkan kemacetan, mengganggu lalu lintas utama maka kemudian melakukan ini, Itu yang kemudian disebut dengan Amdal Lalin,” jelas Ali.
