JUBIRTVNEWS.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Rika Yulistina, mengecam keras dugaan pencabulan terhadap sejumlah anak laki-laki di Kecamatan Ciemas yang melibatkan seorang guru sekolah dasar sekaligus guru ngaji. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menganggap persoalan tersebut selesai hanya karena proses hukum terhadap terduga pelaku telah berjalan.
Menurut Rika, kasus yang melibatkan terduga pelaku laki-laki dengan korban anak laki-laki yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar tersebut merupakan peristiwa serius sekaligus sangat memprihatinkan. Terlebih, sosok yang diduga terlibat merupakan tenaga pendidik yang seharusnya menjaga, membimbing, dan memberikan rasa aman kepada anak-anak.
“Ini sangat keterlaluan dan memprihatinkan. Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjadi pendidik, memberikan perlindungan dan menjadi teladan bagi anak-anak, justru diduga melakukan perbuatan seperti ini. Apalagi korbannya anak-anak di bawah umur yang masih sekolah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa,” tegas Rika kepada jubirtvnews melalui sambungan telepon, Selasa (18/11/2026)
Kasus tersebut mencuat di Desa Tamanjaya, Kecamatan Ciemas. Seorang guru berinisial KW yang juga mengajar mengaji diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah anak laki-laki berusia sekitar 11 hingga 15 tahun. Terduga pelaku diketahui berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan informasi kepolisian, dugaan perbuatan tersebut berlangsung sejak Januari hingga September 2026. Hingga 17 November 2026, delapan keluarga korban disebut telah melaporkan perkara tersebut kepada kepolisian. Terduga pelaku juga telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
Rika menegaskan, proses hukum memang harus berjalan hingga tuntas dan memberikan konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan proses hukum sebagai satu-satunya jawaban atas persoalan tersebut.
“Jangan sampai kita hanya fokus pada proses hukum, kemudian setelah ada putusan semuanya dianggap selesai. Jangan sampai kasus ini ramai sekarang, lalu beberapa bulan ke depan dilupakan begitu saja. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana ke depan tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban,” ujarnya.
Ia secara khusus meminta agar tidak ada mediasi antara terduga pelaku dengan orang tua korban yang bertujuan menghindari pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, hak dan perlindungan anak harus menjadi prioritas, sementara proses hukum tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap tidak ada mediasi yang kemudian membuat perkara ini berhenti atau menghilangkan pertanggungjawaban pelaku. Harus ada efek jera. Jangan sampai penyelesaian secara kekeluargaan justru mengabaikan hak anak-anak yang menjadi korban,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang bermitra dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Pendidikan, Rika mendesak ketiga perangkat daerah tersebut tidak sekadar memberikan respons setelah kejadian.
Ia meminta adanya langkah konkret yang dirancang secara terencana, terukur, sistematis, dan dilaksanakan secara konsisten. Menurutnya, pencegahan harus menjadi agenda serius pemerintah daerah, bukan hanya program seremonial atau respons sementara ketika kasus kekerasan terhadap anak mencuat.
“Ini harus menjadi perhatian serius tiga dinas mitra Komisi IV. Dinas Sosial, DP3A, dan Dinas Pendidikan jangan hanya bergerak ketika sudah ada kasus. Harus ada program yang terencana, terukur, tersistem, dan dijalankan secara konsisten. Kita ingin ada perubahan nyata, bukan hanya respons sesaat,” tegasnya.
Rika meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan tenaga pendidik, baik di sekolah maupun lingkungan pendidikan lainnya. Mekanisme pengaduan juga harus diperkuat agar anak-anak memiliki ruang aman untuk melaporkan apabila mengalami atau mengetahui tindakan kekerasan.
Sementara DP3A didorong membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif, termasuk edukasi pencegahan kekerasan seksual, pendampingan psikologis, serta pemantauan pemulihan korban. Adapun Dinas Sosial diharapkan memperkuat dukungan rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi anak-anak yang terdampak.
“Ketiga dinas ini harus duduk bersama dan menyusun langkah yang jelas. Apa programnya, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana evaluasinya. Jangan sampai kita terus berbicara tentang perlindungan anak, tetapi ketika kejadian seperti ini muncul, kita kembali sibuk melakukan penanganan setelah ada korban,” lanjutnya.
Ia berharap kasus di Ciemas menjadi momentum evaluasi besar bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lembaga pendidikan keagamaan.
“Jangan biarkan kasus ini berlalu begitu saja. Penegakan hukum harus tuntas, tetapi pencegahan juga harus berjalan. Kita harus memastikan ada tindakan nyata dan berkelanjutan agar anak-anak di Kabupaten Sukabumi mendapatkan perlindungan dan kejadian serupa tidak terulang kembali,” pungkas Rika.













