Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan transparansi transaksi sekaligus meningkatkan rasa aman bagi wisatawan yang berbelanja di kawasan tersebut.
“Jika pedagang menggunakan alat ukur berupa timbangan, maka harus ada tera ulang secara berkala. Kami juga mengusulkan adanya timbangan pos pantau agar wisatawan bisa mengecek langsung berat belanjaannya secara transparan,” jelasnya.
Pedagang Diminta Dibina
Meski demikian, Hera menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pedagang.
Ia menilai pendekatan pembinaan dan edukasi juga harus dilakukan agar pedagang memahami bahwa kejujuran dalam berdagang merupakan investasi jangka panjang.
Menurutnya, para pedagang asongan merupakan bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang juga bergantung pada kepercayaan wisatawan.
“Dinas terkait harus memberikan pembinaan intensif kepada pedagang. Mereka bagian dari ekosistem ekonomi kita. Kejujuran dalam berdagang justru akan membuat wisatawan kembali lagi dan meningkatkan kesejahteraan pedagang itu sendiri,” katanya.
Citra Wisata Palabuhanratu Dipertaruhkan
Kasus dugaan kecurangan timbangan ini menjadi perhatian serius karena terjadi di kawasan yang selama ini menjadi salah satu wajah pariwisata Kabupaten Sukabumi.
Jika tidak segera ditangani secara tegas dan transparan, kekhawatiran muncul bahwa kepercayaan wisatawan terhadap aktivitas jual beli ikan di Palabuhanratu bisa menurun.
Karena itu, publik kini menunggu langkah konkret dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi untuk memastikan apakah dugaan praktik kecurangan tersebut benar terjadi, sekaligus menjamin perlindungan konsumen dan menjaga citra pariwisata daerah.
