JUBIRTVNEWS.COM — Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sukabumi menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan persoalan etik yang menyeret seorang anggota dewan berinisial L dalam isu LGBT.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat, mengungkapkan pihaknya telah memanggil anggota dewan yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah BK menerima informasi dari elemen masyarakat pada 9 November 2026.
“Alhamdulillah tanggal 10 kami sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, minta klarifikasi sesuai dengan laporan yang masuk kepada kami,” ujar Edi saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Menurut Edi, BK langsung berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan jajaran anggota Badan Kehormatan setelah laporan masuk. Proses penanganan pun berlanjut dengan mengundang pihak fraksi pada Senin (16/11/2026) guna mengonfirmasi hasil klarifikasi sekaligus mengetahui langkah internal partai. Pertemuan tersebut menjadi upaya menyinkronkan keterangan anggota DPRD berinisial L dengan informasi dan penanganan yang telah dilakukan pihak fraksi maupun partai politik asalnya.
“Intinya pihak partai juga atau pihak fraksi mengetahui permasalahan ini. Kami hanya menyinkronkan jawaban atau hasil klarifikasi yang bersangkutan dengan apa yang dilakukan oleh partai itu sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, Edi belum bersedia membeberkan substansi hasil pemeriksaan, termasuk memastikan apakah dugaan yang menjadi sorotan masyarakat tersebut telah diakui atau terbukti.
“Untuk substansinya saya belum bisa menyampaikan. Nanti kita sama-sama dengan pihak fraksinya untuk menyampaikan hal itu,” katanya.
Edi menegaskan, Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan anggota sekaligus marwah lembaga DPRD. Setiap laporan dugaan pelanggaran kode etik wajib diproses sesuai mekanisme dan tata beracara yang berlaku.
Apabila dalam pemeriksaan terbukti terjadi pelanggaran etik, BK akan mengeluarkan rekomendasi kepada partai politik terkait. Namun, keputusan mengenai status keanggotaan seseorang di partai tetap menjadi wewenang penuh internal partai.
“Ketika memang apa yang disangkakan itu betul adanya, kami merekomendasikan ke pihak partai itu sendiri. Kami tidak punya kewenangan kaitan dengan keanggotaan, itu kewenangan partai,” tegasnya.
BK DPRD Kabupaten Sukabumi selanjutnya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak partai serta melaporkan hasil klarifikasi kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah berikutnya.












