Beranda / Daerah / BK DPRD Kabupaten Sukabumi Ambil Langkah Kasus Dugaan Asusila Anggota Dewan, PAW Menghantui

BK DPRD Kabupaten Sukabumi Ambil Langkah Kasus Dugaan Asusila Anggota Dewan, PAW Menghantui

Traktir Kopi

JUBIRTVNEWS.COM – DPRD Kabupaten Sukabumi diterpa isu dugaan tindakan asusila sesama jenis yang menyeret seorang anggota dewan berinisial LG. Persoalan yang lebih dahulu ramai diperbincangkan di media sosial tersebut kini berlanjut ke ranah kelembagaan setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD melakukan klarifikasi, sementara Partai Demokrat mulai menyiapkan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap kadernya itu.

Isu tersebut mencuat setelah tokoh agama, Habib Abdul Aziz bin Jindan, mengunggah pernyataan terbuka melalui video di media sosial. Dalam pernyataannya, ia mendesak pimpinan DPRD dan BK segera meminta klarifikasi kepada anggota dewan yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan persoalan tersebut.

Habib Abdul Aziz mengungkapkan, informasi awal yang diterimanya berkaitan dengan dugaan laporan di Polres Sukabumi Kota. Ia menyebut terdapat pihak yang melaporkan persoalan tersebut kepada kepolisian.

“Informasi pertama adalah dugaan laporan di Polres Kota Sukabumi. Ada korban yang melapor ke pihak kepolisian. Artinya korbannya ada, pelapornya ada, dan sudah ditandatangani oleh pihak kepolisian,” kata Habib Abdul Aziz, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga :  Hanyut dari Sawarna Banten, Jasad Pemuda Jakarta Ditemukan di Laut Ciracap Sukabumi

Ia juga menyebut persoalan tersebut tidak berlanjut ke persidangan karena kedua belah pihak memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan. Meski demikian, ia meminta persoalan tersebut tetap mendapat perhatian dari lembaga DPRD karena menyangkut etika dan tanggung jawab seorang wakil rakyat.

Respon Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi

Ketua BK DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat, mengatakan pihaknya telah meminta keterangan langsung dari LG pada Rabu (11/11/2026). Langkah itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, Budi Azhar Mutawali.

Edi menjelaskan, BK bergerak menindaklanjuti persoalan tersebut meskipun belum menerima pengaduan resmi yang dilengkapi bukti fisik sebagaimana prosedur penanganan dugaan pelanggaran etik.

“Langsung berkomunikasi dengan teman-teman BK. Kita bertemu, bahkan membuat surat panggilan ke yang bersangkutan. Alhamdulillah kita sudah meminta keterangan atau klarifikasi langsung,” kata Edi kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Edi, dalam proses klarifikasi tersebut LG disebut telah mengakui kesalahannya. Namun, BK tetap perlu menjalankan tahapan sesuai mekanisme kelembagaan.

Baca Juga :  Kritis! PKS Soroti Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sukabumi

“Sebetulnya kita tidak mau melangkah ketika salah satu persyaratannya tidak formal, harus melayangkan surat ke DPRD atau BK beserta buktinya. Tapi hasil komunikasi dengan Pak Ketua DPRD diminta tolong ditindaklanjuti, makanya kami sudah melakukan itu,” ujarnya.

Setelah meminta keterangan dari anggota dewan bersangkutan, BK berencana memanggil Fraksi Partai Demokrat untuk meminta penjelasan mengenai penanganan persoalan tersebut di internal partai.

“Selanjutnya kita menjadwalkan untuk memanggil fraksinya. Kami akan kroscek ke fraksi atau partainya, permasalahan ini sudah sejauh mana penanganannya di internal, dan kami juga ingin penjelasan dari mereka,” kata Edi.

Ancaman PAW

Di tengah langkah BK DPRD, DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi menyatakan telah merampungkan pemberkasan proses PAW terhadap anggota DPRD berinisial LG.

Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Ujang Sulaeman, mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses internal partai setelah informasi dugaan persoalan tersebut mencuat.

Baca Juga :  Optimalkan Perencanaan Daerah, DPRD Kabupaten Sukabumi Sosialisasikan Penginputan Pokir ke SIPD

“Sedari awal kami sudah menyikapinya secara serius dan kami mengumpulkan bukti-bukti pendukung terkait dengan persoalan tersebut. Dan pada hari ini pemberkasan terkait dengan proses pergantian antar waktu sudah rampung,” kata Ujang, Rabu (11/11/2026).

Ujang menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan informasi dan bukti pendukung serta melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap anggota yang bersangkutan.

“Begitu tersiar kabar, kami kumpulkan informasi, kumpulkan bukti, hingga surat panggilan klarifikasi telah kami lakukan. Yang bersangkutan mengakui. Dan itu menjadi referensi rekomendasi Badan Kehormatan yang ada di partai kami,” ungkapnya.

Ia menegaskan, proses PAW akan ditempuh melalui mekanisme organisasi Partai Demokrat. Usulan tersebut rencananya disampaikan kepada DPP melalui DPD Partai Demokrat Jawa Barat.

“Usulan PAW kami layangkan ke DPP melalui DPD provinsi. Insyaallah malam ini saya berangkat ke Bandung, lalu langsung ke Jakarta,” ujarnya.

Traktir Kopi
Tag:

Pos-pos Terbaru