Beranda / Daerah / Soroti Kasus Dugaan Asusila Oknum Guru PPPK di Ciemas, BKPSDM Sukabumi Ancam Sanksi Pemutusan Kontrak

Soroti Kasus Dugaan Asusila Oknum Guru PPPK di Ciemas, BKPSDM Sukabumi Ancam Sanksi Pemutusan Kontrak

Traktir Kopi

JUBIRTVNEWS.COM — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi angkat bicara menanggapi kasus dugaan tindakan asusila yang melibatkan seorang oknum guru terhadap sejumlah anak laki-laki usia SD dan SMP di Kecamatan Ciemas.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi Ganjar Anugrah menyatakan pihaknya telah menerima informasi awal terkait laporan dugaan tindak asusila tersebut. Tenaga pendidik berinisial KW tersebut diketahui berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Ciemas.

Ganjar memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, terutama mengingat potensi dampak sosial serta trauma psikologis bagi para korban anak dan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca Juga :  Cerah di Sejumlah Wilayah, Prakiraan Cuaca Jabar 14 Juni 2026

“Kami memahami bahwa profesi guru memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya dalam memberikan pendidikan, tetapi juga dalam menjaga etika, integritas, dan keteladanan,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

Tunggu Hasil Pemeriksaan Dinas Pendidikan, Terancam Pemutusan Kontrak PPPK

Saat ini, lanjut Ganjar, proses pemeriksaan awal tengah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi selaku perangkat daerah yang menaungi satuan pendidikan tempat terduga pelaku bertugas. BKPSDM terus berkoordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan sembari menunggu hasil pemeriksaan internal sebagai dasar menentukan tindak lanjut sanksi kepegawaian.

Ia menegaskan, Pemkab Sukabumi berkomitmen menerapkan prinsip Zero Tolerance atau tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang terbukti terjadi di lingkungan pendidikan.

Baca Juga :  Siapkan Keberangkatan, 70 Calon Jemaah Haji Kabupaten Sukabumi Mulai Ikuti Manasik

“Prinsip tersebut kami maknai sebagai komitmen untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran, sekaligus memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara objektif, adil, profesional, dan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Apabila hasil pemeriksaan awal menemukan indikasi pelanggaran disiplin berat, Ganjar menyebut BKPSDM akan segera mengoordinasikan pemeriksaan lanjutan bersama Inspektorat dan perangkat daerah terkait, termasuk membentuk Tim Pemeriksa sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, oknum guru tersebut dapat dijatuhi sanksi kepegawaian maksimal berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHPK).

Hormati Asas Praduga Tak Bersalah dan Proses Hukum

Meski menerapkan prinsip tanpa toleransi, Ganjar tetap menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah dengan memberi ruang proporsional bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan. Setiap keputusan kepegawaian wajib berpijak pada fakta dan hasil pemeriksaan resmi, bukan semata-mata pada opini yang berkembang.

Baca Juga :  Masa Kerja 8.070 PPPK Paruh Waktu Pemkab Sukabumi Diperpanjang, 94 Orang Dicoret

Di sisi lain, Pemkab Sukabumi menghormati penuh hak pihak keluarga korban untuk menempuh jalur hukum melalui aparat kepolisian. Perlindungan terhadap korban anak—mulai dari kerahasiaan identitas, martabat, hingga pemulihan kondisi psikologis—menjadi prioritas bersama.

“Pada akhirnya, komitmen ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat integritas dan profesionalisme ASN, serta memastikan lingkungan pendidikan tetap menjadi ruang yang aman, bermartabat, dan kondusif bagi seluruh peserta didik,” pungkasnya.

Traktir Kopi
Tag:

Pos-pos Terbaru