JUBIRTVNEWS.COM – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, mendesak agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak, termasuk ketua umum partai politik, diusut secara tuntas.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut, proses hukum tidak boleh hanya berhenti pada pihak eksekutor di lapangan, tetapi wajib membongkar motif hingga mengincar aktor intelektual di baliknya.
“Bagi PKB ini harus diusut secara tuntas. Diusut, siapa, apa motivasi di balik ini semuanya, apa tujuannya menyadap secara ilegal? Kalau menyadap legal kan ada prosedurnya, ada tata caranya, tujuannya jelas. Tapi kalau menyadap secara ilegal, kan pasti ada motif yang enggak baik, harus diusut motifnya apa,” kata Zainul saat ditemui dalam kegiatan Musyawarah Ranting (Musran) PKB Dapil 1 Kota Sukabumi, Senin (9/11/2026).
Aktor Intelektual dan Potensi Makar Harus Ditelusuri
Zainul menekankan bahwa aksi penyadapan berskala besar terhadap sejumlah tokoh nasional mustahil bergerak tanpa adanya dalang utama. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diminta melacak peredaran serta pihak-pihak yang memegang dan memanfaatkan rekaman tersebut.
“Harus diusut siapa aktor intelektual di balik ini semuanya, kan enggak mungkin enggak ada aktor intelektualnya,” kata dia.
“Kan penting, siapa yang pegang hasil rekaman itu, di mana posisinya, termasuk siapa yang sudah memanfaatkan hasil rekaman itu,” tambahnya.
Ia juga menyoroti adanya potensi unsur makar jika hasil rekaman penyadapan tersebut dijadikan alat penekanan politik.
“Perlu ditelusuri potensi-potensi terjadinya makar. Kalau sekarang kan masih diselidiki, ada kemungkinan untuk mengarah ke makar kalau sudah sampai pada level misalnya hasil rekaman itu dipakai untuk mengancam, menekan, bahkan menggulingkan kekuasaan. Kalau sudah mengarah ke sana, otomatis itu berarti indikasi ke makar sudah bisa ditemukan,” ujarnya.
Cak Imin Masuk Daftar Penyadapan, Ancam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Zainul membeberkan bahwa Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), telah mengonfirmasi bahwa dirinya ikut masuk dalam daftar tokoh yang diduga menjadi sasaran penyadapan bersama sejumlah ketua umum partai politik lainnya.
Ia mengkhawatirkan tindakan ilegal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan memengaruhi pengambilan keputusan strategis nasional di DPR RI.
Dampak dari penyadapan terhadap pimpinan parpol ini dikhawatirkan dapat membayangi pembahasan rancangan undang-undang krusial, seperti Undang-Undang Perampasan Aset serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter negara.
Sejauh ini, sudah ada 4 perwira tinggi Polri yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
