JUBIRTVNEWS.COM – Rentetan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Sukabumi sepanjang Oktober hingga Desember 2025 menjadi catatan serius yang tidak boleh dilupakan. Luapan Sungai, banjir bandang, tanah longsor hingga pergerakan tanah tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga menghancurkan fasilitas pendidikan dan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
Memasuki penghujung 2026 yang diperkirakan kembali diwarnai musim hujan, pengalaman tersebut menjadi alarm kewaspadaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan dinilai perlu dilakukan sejak dini agar bencana serupa tidak kembali menimbulkan dampak besar.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Dapil I, Rika Yulistina, meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan langkah antisipasi. Terlebih, sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang memiliki mitra kerja BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, ia menilai koordinasi lintas sektor sangat penting dalam menghadapi potensi bencana.
“Tahun 2025 sangat banyak sekali bencana di wilayah Dapil saya. Mulai dari banjir bandang di Cisolok dan Cikakak pada Oktober, banjir luapan Sungai Cisolok di Desember, hingga pergerakan tanah di Palabuhanratu yang menyebabkan puluhan rumah rusak,” ujarnya kepada JubirTVNews, Jumat (6/11/2026).
Rentetan Bencana Sepanjang Oktober hingga Desember 2025
Catatan bencana tersebut diawali pada 26–27 Oktober 2025. Hujan berintensitas tinggi memicu banjir dan tanah longsor di Kecamatan Cisolok. Di Kampung Cigoler, Desa Cisolok, sekitar 50 rumah terendam banjir. Sementara itu, longsor merusak enam rumah di Desa Wangunsari dan Karangpapak, serta berdampak pada tembok penahan tanah dan saluran irigasi Marinjung. Sebanyak 20 jiwa dilaporkan mengungsi secara mandiri.
Pada periode yang sama, banjir bandang menerjang Kampung Tugu dan Kampung Gembol, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok. Tingginya debit Sungai Cisolok menyebabkan tanggul di Kampung Gembol jebol sekitar pukul 15.40 WIB.
Akibatnya, sekitar 500 kepala keluarga terdampak. Air setinggi satu meter merendam permukiman di dua RW, sementara Jalan Nasional ikut terendam hingga 40 sentimeter. Bencana tersebut juga menghancurkan bangunan SDN Cikahuripan. Besarnya dampak kejadian ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan status tanggap darurat bencana.
Bencana kembali terjadi pada 4 Desember 2025. Luapan Sungai Cisolok menggenangi Kampung Bojonghaur, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak. Kondisi saluran air yang sempit dan tersumbat sampah turut memperparah genangan. Jalan Nasional Sukabumi–Banten ikut terendam sehingga kendaraan harus melintas secara bergantian. Sejumlah bagian aspal juga dilaporkan mengelupas dan terangkat.
Sementara itu, di Kelurahan Palabuhanratu, banjir berulang kali merendam Puskesmas Palabuhanratu. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas pelayanan kesehatan dan berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan medis.
Ancaman berikutnya berupa pergerakan tanah melanda Desa Pasirsuren dan Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu, pada 18 Desember 2025. Curah hujan tinggi selama sepekan menyebabkan tanah jenuh dan labil hingga memicu retakan pada bangunan. Tercatat 61 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 47 rumah di Desa Pasirsuren dan 14 rumah di Desa Cikadu.
Situasi memburuk pada 24–26 Desember 2025 di Kampung Gempol, Desa Cikadu. Hujan deras memicu pergerakan tanah susulan yang memperparah kerusakan rumah warga. Sebanyak 15 rumah mengalami kerusakan tambahan kategori berat, dengan kondisi bangunan miring hingga ambruk. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga karena khawatir terhadap keselamatan mereka.
Mitigasi Sebelum Bencana Terjadi
Melihat rangkaian kejadian tersebut, Rika menilai mitigasi tidak boleh hanya menjadi respons ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur, sistem peringatan dini, hingga mekanisme evakuasi masyarakat sebelum memasuki puncak musim hujan.
Ia meminta BPBD memperkuat pemetaan kawasan rawan bencana dan kesiapan personel maupun peralatan. Dinas Sosial diharapkan memastikan kesiapan penanganan pengungsi dan bantuan sosial, sedangkan Dinas Kesehatan perlu mengantisipasi agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan ketika bencana terjadi.
“Kami meminta antisipasi kepada stakeholder terkait agar bencana bisa diminimalisir. Jika pun terjadi, korban materi dan jiwa harus sangat diminimalisir. Jangan sampai kejadian serupa terulang tanpa ada perbaikan infrastruktur dan sistem peringatan dini,” tegasnya.
Menurut Rika, pemeriksaan tanggul, normalisasi saluran air, pemantauan kawasan rawan longsor, serta kesiapan fasilitas publik harus menjadi bagian dari langkah antisipasi. Dengan demikian, potensi kerusakan dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat dapat ditekan.
Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar turut mengambil bagian dalam upaya pencegahan. Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai maupun kawasan lereng diminta lebih peka terhadap perubahan kondisi lingkungan.
“Selain kesiapsiagaan dari pemerintah, masyarakat juga harus aktif. Mari kita bergotong royong mengantisipasi agar bencana bisa dicegah atau setidaknya dampaknya tidak terlalu besar,” ajaknya.
Khusus masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan pergerakan tanah, Rika meminta agar kepedulian dan solidaritas antarsesama terus diperkuat. Warga juga diminta tidak mengabaikan tanda-tanda alam yang berpotensi membahayakan keselamatan.
“Utamakan keselamatan jiwa. Jika melihat tanda-tanda bencana, segera evakuasi dan ingatkan tetangga. Jangan ragu untuk mengungsi demi keamanan bersama,” pungkasnya.
