JUBIRTVNEWS.COM — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda tentang APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (1/10/2026).
Menurut Fraksi PPP, APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan kebijakan pembangunan menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari seberapa besar perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Anggaran yang besar harus melahirkan manfaat yang besar,” tegas Andri.
Dorong Ekosistem Agroindustri dan Pariwisata
Fraksi PPP mengapresiasi arah pembangunan Pemkab Sukabumi yang mengusung semangat “Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”, dengan tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Namun, Fraksi PPP mengingatkan agar potensi daerah seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata tidak berhenti pada slogan maupun aktivitas produksi bahan mentah.
Pengembangannya, kata Andri, harus dilakukan secara utuh melalui rantai nilai, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran hingga penyediaan infrastruktur pendukung.
Dengan begitu, masyarakat lokal tidak sekadar menjadi pelaku di sektor hulu, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari proses pengembangan produk hingga pemasaran.
Tiga Prioritas Fraksi PPP
Untuk memastikan pemerataan pembangunan dalam APBD 2027, Fraksi PPP menyampaikan tiga rekomendasi utama.
Pertama, perbaikan infrastruktur jalan desa dan lingkungan.
Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian terhadap jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani hingga jalan setapak.
Infrastruktur tersebut dinilai bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi bagian penting dari konektivitas masyarakat. Kondisi jalan yang baik dapat memperlancar mobilitas warga dan distribusi barang, menekan biaya transportasi, sekaligus mempercepat akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan maupun pusat ekonomi.
Kedua, penguatan sarana dan prasarana keagamaan.
Fraksi PPP meminta dukungan terhadap madrasah, masjid, musala, pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
Dukungan tersebut dinilai sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia, terutama dengan mempertimbangkan kuatnya kultur keagamaan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Fraksi PPP juga menekankan agar penyalurannya dilakukan secara transparan, proporsional dan tepat sasaran, termasuk menjangkau wilayah-wilayah terluar.
Ketiga, penguatan Bantuan Keuangan Desa (Bankeu Desa).
Menurut Fraksi PPP, desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik. Karena itu, dukungan anggaran kepada pemerintahan desa perlu diperkuat dan diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Bankeu Desa diharapkan dapat mendukung penguatan UMKM dan BUMDes, ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur dasar. Penyalurannya pun diminta dilakukan tepat waktu dan transparan.
APBD Dinilai Sebagai Kontrak Moral
Selain aspek pembangunan, Fraksi PPP menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program.
Evaluasi terhadap penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara terbuka sehingga tidak terjadi kesenjangan antara dokumen perencanaan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Fraksi PPP turut mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan dalam pemerintahan merupakan amanah yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban.
“APBD adalah kontrak moral antara pemerintah dengan rakyat. Kami berharap APBD 2027 tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” pungkas Andri.
Pandangan tersebut menjadi catatan Fraksi PPP dalam pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 agar arah belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat.
