JUBIRTVNEWS.COM – Terhentinya alokasi bantuan pendanaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 40 persen kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS PBI. Bahkan, apabila dukungan pendanaan tidak kembali tersedia, kepesertaan PBI di Kabupaten Sukabumi berpotensi mengalami pengurangan hingga 50 persen.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS dalam kegiatan silaturahmi di Bogor, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Leni, salah satu hal yang didorong adalah agar bantuan pendanaan untuk subsidi BPJS PBI dapat kembali dialokasikan pada 2027.
“Di kesempatan itu saya menyampaikan, salah satunya tentang BPJS PBI, Dermaga Cisolok yang mangkrak, Bantargadung yang membutuhkan SMA Negeri, dan lain sebagainya,” ungkap Leni kepada Jubirtvnews.com melalui pesan singkat, Kamis (1/10/2026).
Leni menjelaskan tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, bahwa dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 2026 belum dapat direalisasikan karena kondisi keuangan provinsi yang belum memungkinkan.
Meski demikian, pihaknya berharap alokasi tersebut dapat kembali masuk dalam penganggaran tahun 2027 sehingga keberlangsungan kepesertaan BPJS PBI masyarakat Kabupaten Sukabumi tetap terjamin.
“Pertemuan dengan DPRD Provinsi sudah disampaikan, banprov untuk subsidi BPJS minta ditunaikan kembali. Tapi keuangan provinsinya belum memungkinkan di tahun 2026. Mudah-mudahan 2027 bisa dianggarkan kembali,” kata Leni.
Selain persoalan BPJS PBI, dalam pertemuan tersebut Fraksi PKS Kabupaten Sukabumi juga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk persoalan Dermaga Cisolok serta kebutuhan pembangunan SMA Negeri di wilayah Bantargadung.
Fraksi PKS Kabupaten Sukabumi berharap komunikasi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi pintu untuk mendorong kembali dukungan anggaran provinsi terhadap sejumlah kebutuhan strategis di Kabupaten Sukabumi, terutama keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS PBI.
