JUBIRTVNEWS.COM – Bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sukabumi pada 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani, jumlah satuan pendidikan penerima bantuan naik dari 114 sekolah pada 2025 menjadi 174 sekolah pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat menghadiri audiensi dan dialog mengenai kebijakan serta penguatan mutu pendidikan di SMPN 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Rabu (5/8/2026).
“Jadi per hari ini mengacu kepada PKS yang sudah ditandatangani oleh pihak kementerian dan juga pihak sekolah, total bantuan revitnya tahun ini 174, tahun lalu hanya 114,” kata Fajar.
Seiring bertambahnya jumlah penerima, alokasi anggaran revitalisasi sekolah juga meningkat. Pada 2025, total anggaran revitalisasi untuk Kabupaten Sukabumi sebesar Rp108 miliar, sedangkan pada 2026 naik menjadi Rp154 miliar.
Dari total 174 satuan pendidikan penerima bantuan, jenjang sekolah dasar (SD) menjadi yang terbanyak dengan 93 sekolah. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini (PAUD) sebanyak 39 satuan pendidikan, serta 29 sekolah menengah pertama (SMP).
Menurut Fajar, peningkatan bantuan revitalisasi tersebut tidak terlepas dari kondisi sejumlah sekolah di Kabupaten Sukabumi yang memenuhi kriteria penerima bantuan pemerintah.
“Kami memang memprioritaskan daerah yang membutuhkan bantuan, rusak berat, terdampak bencana, dan daerah 3T,” ujarnya.
Selain faktor kebutuhan, Fajar menilai komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pemerintah pusat turut berkontribusi terhadap peningkatan alokasi bantuan revitalisasi.
“Saya rasa juga karena tingkat komunikasi yang baik antara Kabupaten Sukabumi dengan kami di pusat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, mengatakan kegiatan audiensi dan dialog pendidikan bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq dihadiri berbagai unsur pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
Menurut Deden, peserta yang hadir terdiri atas kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, penilik, organisasi profesi guru, hingga perwakilan penyelenggara pendidikan nonformal seperti Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKPKBM) dan Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI).
Ia mengatakan, audiensi tersebut menjadi ruang bagi insan pendidikan di Kabupaten Sukabumi untuk berdialog langsung dengan Wamendikdasmen mengenai berbagai kebijakan pendidikan sekaligus menyampaikan masukan dan usulan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan di bidang pendidikan.
