JUBIRTVNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Leni Liawati, kembali turun ke konstituennya dalam rangka Reses II Tahun Sidang 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) ini dipusatkan di salah satu gedung yayasan di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
Pertemuan ini menjadi wadah dialog yang dinamis antara wakil rakyat dan konstituennya. Kehadiran berbagai elemen masyarakat, mulai dari unsur pendidikan, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, hingga warga umum se-Kecamatan Cisolok, menunjukkan tingginya antusiasme warga untuk menyampaikan berbagai persoalan krusial yang mereka hadapi sehari-hari.
Kritik SK Bupati Terkait Kawasan Kumuh dan Akses Wisata yang Rusak
Salah satu isu utama yang mencuat dalam reses kali ini adalah terkait pemerataan pembangunan infrastruktur. Warga menilai penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai kawasan kumuh saat ini justru menjadi bumerang yang menghambat pemerataan pembangunan.
Kebijakan tersebut dianggap cenderung mengesampingkan ratusan desa lain di Kabupaten Sukabumi yang sebenarnya juga membutuhkan perbaikan permukiman mendesak. Menanggapi hal itu, Leni Liawati mencatat harapan besar warga agar pembangunan jalan lingkungan ke depan dapat diakomodir secara lebih adil melalui skema pembangunan daerah tanpa terbentur sekat regulasi yang kaku.
Selain jalan lingkungan, infrastruktur jalan utama dan akses publik di wilayah Cisolok juga dilaporkan masih banyak yang mengalami kerusakan parah. Dua jalur yang paling disorot warga adalah akses menuju destinasi wisata unggulan Geyser Cipanas, serta jalur penghubung Bekser Cikahuripan menuju Gunung Tanjung. Kerusakan ini dinilai sangat mengganggu mobilitas warga dan berpotensi menurunkan daya tarik wisata lokal.
Perjuangkan Kesejahteraan Guru dan Penghapusan Utang KUR bagi UMKM
Di sektor pendidikan, jeritan para pahlawan tanpa tanda jasa mendominasi ruang dialog. Para guru yang hadir menyampaikan aspirasi bahwa honorarium yang mereka terima saat ini dinilai masih jauh dari kata manusiawi. Mereka mendesak agar ada intervensi nyata dari pemerintah daerah berupa penerbitan SK Bupati serta peningkatan insentif daerah dengan standarisasi minimal setara Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Sementara itu dari sektor ekonomi, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Cisolok memanfaatkan momentum ini untuk mempertanyakan dan menagih realisasi kebijakan terkait pemutihan atau penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sempat menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil.
Desak Verifikasi Lapangan Data Desil Kemiskinan
Persoalan akurasi data bantuan sosial juga tidak luput dari pembahasan. Perwakilan masyarakat mengeluhkan penetapan desil kemiskinan yang dinilai banyak yang tidak sesuai dengan fakta riil di lapangan. Banyak warga yang dianggap mampu justru masuk dalam ketegori penerima manfaat, dan sebaliknya. Warga pun meminta pemerintah segera melakukan verifikasi dan validasi langsung ke lapangan agar bantuan sosial tepat sasaran.
Komitmen Mengawal Aspirasi
Mendengar rentetan aspirasi tersebut, Leni Liawati menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh masukan tersebut ke tingkat legislatif dan berkoordinasi dengan eksekutif.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini, mulai dari ketimpangan infrastruktur akibat SK Kawasan Kumuh, akses jalan wisata, kejelasan aturan KUR bagi UMKM, kesejahteraan guru, hingga masalah data desil, adalah potret riil yang harus segera dibenahi. Kami di DPRD akan mengawal ini agar masuk dalam prioritas kebijakan dan anggaran daerah,” tegas Leni kepada jubirtvnews.com.
Kegiatan Reses II ini berjalan dengan tertib dan diakhiri dengan sesi foto bersama serta penyerahan berkas aspirasi secara simbolis dari perwakilan tokoh masyarakat kepada anggota DPRD.
