JUBIRTVNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa proses penanganan pascabencana di Kabupaten Sukabumi masih terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. DPRD bersama pemerintah daerah memastikan seluruh wilayah terdampak bencana telah masuk dalam skema penanganan, mulai dari pendataan hingga pengusulan bantuan ke pemerintah pusat.
Budi Azhar mengakui, hingga hampir satu tahun pascabencana, masih terdapat warga terdampak yang belum direlokasi. Kondisi tersebut salah satunya terjadi di Kampung Gempol, Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu, di mana sejumlah warga terpaksa bertahan di rumah dengan kondisi rusak dan rawan ambruk.
“Bukan hanya di Gempol, seluruh daerah terdampak bencana sudah diidentifikasi dan diajukan ke BNPB. Awalnya pemerintah daerah mengajukan sekitar 9.000 rumah, namun setelah diverifikasi terkait kesiapan lahan dan persyaratan lainnya, terakhir yang diajukan sekitar 5.300 rumah, termasuk di Kampung Gempol,” ujar Budi, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, salah satu kendala utama dalam percepatan relokasi penyintas bencana di Sukabumi adalah persoalan ketersediaan dan kejelasan status lahan. Tidak semua desa memiliki lahan relokasi yang siap digunakan. Bahkan, sebagian lahan yang ada merupakan milik pihak lain, seperti PTPN, sehingga belum memenuhi syarat administrasi untuk menerima bantuan.
“Salah satu syarat bantuan itu lahan harus clear. Ini yang menjadi kendala. Namun setelah diverifikasi, ada beberapa lokasi yang lahannya sudah siap dan itu yang kemudian diajukan ke BNPB,” jelasnya.
Budi Azhar menambahkan, DPRD Kabupaten Sukabumi terus menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BNPB sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penanganan pascabencana.
“Kami sudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi itu secara berjenjang melalui BNPB. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi,” katanya.
Terkait belum adanya kepastian target waktu relokasi, Budi Azhar menyebut pemerintah daerah masih terus berkomunikasi dengan BNPB pusat. Ia memahami bahwa fokus pemerintah pusat saat ini juga terbagi dengan penanganan bencana di sejumlah wilayah lain di Indonesia.
“Dengan kondisi bencana di wilayah lain seperti Sumatra dan Aceh, mungkin konsentrasi pusat agak terpecah. Tapi kami terus menekankan agar pemerintah daerah tetap intens berkoordinasi supaya penanganannya bisa lebih cepat,” pungkasnya.
